• Root
• Peraturan
• Undang-Undang (UU)
• 2004

PUSAT DATA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Title

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Sub Title

PEMERINTAHAN DAERAH

Jenis Peraturan

uu

Tahun

2004

Nomor

32

Date

2004-10-15 00:00:00

Tanggal berlaku

2004-10-15 00:00:00

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

125

Tahun Pengumuman

2004

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

4437

Keywords

otonomi daerah, desentralisasi

Document Amount

1

Status

1

DOKUMEN

•   Undang-Undang No.32 Tahun 2004  396kB

LOKASI

• Otonomi Daerah
• 2004

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

PERATURAN PELAKSANA

• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008
  PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2009
  PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERT/SR.120/2/2006 Tahun 2006
  SYARAT PENAMAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN
• Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135K/81/MEM/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2005
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2008
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU
• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
• Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KESEHATAN
• Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU
• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/OT.140/2/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
• Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.31-346 Tahun 2007
  PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
• Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 156 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 283 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008
  ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEISTIMEWAAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
• Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
• Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU
• Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
  PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG
• Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
  PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008
  TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008
  TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2821K/80/MEM/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2008
• Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
  TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYAJIAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/8/2006 Tahun 2006
  PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007
  PERUBAHAN BATAS WlLAYAH KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH TAHUN 2009
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008
  KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
  PEMBANGUNAN/PERBAIKAN PERUMAHAN SWADAYA MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
  PERLINDUNGAN HUTAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-10/MEN/V/2005 Tahun 2005
  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA KERJA KONSILIASI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
  PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2005
  PEDOMAN PENETAPAN NILAI GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/MENHUT-V/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 87 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN FATMAWATI DARI JALAN TB. SIMATUPANG SAMPAI DENGAN JALAN LAPANGAN GOLF RS. FATMAWATI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
  ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
  PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/I/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008
  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2005
  PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENCATATAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
  LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INPORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
• Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2005
  PROGRAM IMPLEMENTASI HEMAT ENERGI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005
  PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.31/Menhut-II/2005 TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DAN KEMATIAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK DI LUAR JAM KERJA
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
  PEMERINTAHAN ACEH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (e-PROCUREMENT)
• Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006
  AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
  TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tahun 2006
  KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (KSNP-SPP)
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2006
  PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007
  PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
• Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007
  STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN STIMULAN UNTUK PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO / LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2006
  PEDOMAN PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN (KUDR)
• Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006
  PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
  KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007
  BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005 Tahun 2005
  KETENTUAN EKSPOR KOPI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008
  PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI/KOTA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/I/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENGGUNAAN METODA STATISTIKA KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2008 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PANDUAN PENANAMAN SATU ORANG SATU POHON (ONE MAN ONE TREE)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009
  BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERMAL
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008
  PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DIDAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2008
  RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 Tahun 2009
  ACUAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN KENAIKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIBAGIHASILKAN TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009
  BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
• Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008
  TATA CARA KONSULTASI DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ATAS RENCANA PERSETUJUAN INTERNASIONAL, RENCANA PEMBENTUKAN UNDAN-UNDANG DAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PEMERINTAHAN ACEH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009
  PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009
  PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2009
  NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)
• Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 Tahun 2009
  ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
• Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008
  PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG MENJADI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008
  ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008
  TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008
  MEKANISME PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008
  HUBUNGAN KERJA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR...
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008
  PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BAGI ANGGOTA DAN JAJARAN SEKRETARIAT BAWASLU, PANWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS PEMILU LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI
• Peraturan Bersama MENDAGRI, MENPU, MENKOMINFO, dan Kepala BKPM Nomor 18, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan 3/P/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007
  ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009
  PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGRAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  PENYELENGGARAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK PUSAT PEMBIAYAN PEMBANGUNAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2007
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2007
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2008 Tahun 2008
  ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.2/PMK.07/2008 Tahun 2008
  ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.3/PMK.07/2008 Tahun 2008
  PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008
  TATA LAKSANA LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008
  BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/V/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008
  ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009
  TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
  PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DIPROVINSI RIAU
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DIPROVINSI PAPUA BARAT
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008
  PERUBAHAN NAMA KABUPATEN YAPEN WAROPEN MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI WILAYAH KOTA PARIAMAN KE NAGARI PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
• Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009
  DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008
  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2007-2012
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009
  PEDOMAN PENENTUAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH
• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008
  PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
  PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009
  STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2009 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/MENHUT-II/2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  HUTAN TANAM HASIL REHABILITASI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
  PEDOMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILHIAN UMUM PROVINSI,PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/Menhut-II/2006 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/Kpts-II/95 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN ALOKASI DANA TAMBAHAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2008 KABUPATEN MANOKWARI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI KURANG BAYAR DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009
  PROGRAM ADIPURA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008
  TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN OBAT TRADISIONAL/JAMU
• Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009
  PENGAKHIRAN MASA TUGAS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH...
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PETERNAKAN SAPI DAN BABI
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN RUMPUT LAUT
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KELAPA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN DAGING
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KEDELAI
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2008
  BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI CARBON BLACK
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005
  PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BESI
• Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009
  KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
• Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
  PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TAHUN 2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU SEBELUM JANGKA WAKTU IZIN BERAKHIR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN UMUM PENILAIAN LOMBA PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM (PKA)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.52/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
• Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2009
  KELANCARAN DAN SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU 2009
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
  GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.474/Menhut-VII/2004 Tahun 2004
  RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENJA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.55/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM PT. MANCARAYA AGRO MANDIRI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 97.820 (SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.83/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENUNJUKAN KELOMPOK HUTAN SUNGAI MERANTI - SUNGAI KAPAS DI PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELUAS ± 101.355 (SERATUS SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) HEKTAR UNTUK ARAHAN LOKASI RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.104/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. PUTRA RIAU PERKASA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 15.640 (LIMA BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK
• Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
  PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2009
  JAM MASUK SEKOLAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR PRODUK KAYU ULIN OLAHAN (PROKALINO)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
• Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2009
  HARI LIBUR DALAM RANGKA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor P.31/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  AKTA BURU DAN TATA CARA PERMOHONAN AKTA BURU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor P.32/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTkRHL-DAS)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009
  TARIF PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007
  LAMBANG DAERAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 Tahun 2009
  JENIS INDUSTRI YANG MENGOLAH DAN MENGHASILKAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) DAN JENIS INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2009 Tahun 2009
  PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUANG
• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009
  PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
  PELAYANAN PUBLIK
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM AHLI EKONOMI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2009
  PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENILAIAN DOKUMEN UPAYAH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYAH PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL DAN UPL) KEPADA KEPALA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (KPLH) KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2007
  ALAT PEMBAYARAN UNTUK PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI BUSWAY
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.477/Menhut-V/2005 Tahun 2005
  PEMBINA KHUSUS PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN, DAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI, HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI DAN LUAR KAWASAN HUTAN
• Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER (MICROCELL) PADA PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
  PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009
  PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2009
  PELAYANAN TERPADU PEMBAYARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BANK
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2009
  PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2009
  LOKASI SEMENTARA USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA SAWIT
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/4/2009 Tahun 2009
  SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.140/4/2009 Tahun 2009
  SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PAKAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009
  TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2009
  PEDOMAN TEKNIS PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2009
  BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2009
  PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TERTENTU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009
  SISTEM KESEHATAN DAERAH
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2008
  PEMBENTUKKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2007
  STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2007
  STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA REGIONAL, CABANG DAN RANTING
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2007
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 78 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH DI PROVINSI BANGKA BELITUNG
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009
  PETUNJUK IZIN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tahun 2005
  ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KESEHATAN
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS FISKAL BIDANG PEKERJAAN UMUM UNTUK KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009 Tahun 2009
  PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI
• Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009
  BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009
  PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2009
  PETA ARAHAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA UNTUK PENEMPATAN ANTENA MAKRO SELULAR (MACROCELL)
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009
  TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009
  PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2008
  ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2008
  PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2008
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TEMBUS DARI JALAN LODAN-JALAN MANGGA DUA YANG TERLETAK DI KELURAHAN ANCOL. KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
  PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
  PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009
  PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Mentari Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU
• Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009
  KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN SEJAJAR REL KERETA API JAKARTA-TANGGERANG DARI JALAN DURI KOSAMBI SAMPAI DENGAN JALAN DHARMA GRAHA KELURAHAN CENGKARENG, KECAMATAN CENGKARENG DAN KELURAHAN SEMANAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KOMISI PENILAI ANALIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2009
  PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TRACE LAHAN SALURAN PHB SENTRA PRIMER BARAT KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2009
  SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2009
  TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2009
  PENGGUNAAN/PENGELOLAAN BARANG DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA 13 BLOK RUMAH SEWA BERTINGKAT PENJARINGAN BERIKUT FASILITASNYA DI JALAN TANAH PASIR, KELURAHAN PENJARINGAN, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2008
  URAIAN TUGAS SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DILINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2008
  URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN URAIAN TUGAS URUSAN DAN SUBSEKSI PADA KANTOR PERTANAHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KAS
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PERBENDAHARAAN DAN KAS
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST), WADUK DAN FASILITASNYA, ASPHALT MIXING PLANT (AMP), PERUNTUKAN HIJAU UMUM (PHU) SERTA PRASARANA DAN SARANA PENUNJANG ATAS TANAH SELUAS ± 148 HA YANG TERLETAK DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2009
  TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2009
  PANDUAN RANCANGAN KOTA KORIDOR SATRIO, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2009
  PENYESUAIAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS DAN BADAN DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG BARU
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2009
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 45 Tahun 2009
  DUKUNGAN ALOKASI ANGGARAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA SELATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA PUSAT DAN JAKARTA TIMUR
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA UTARA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN NON GRUP
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN KEGIATAN KERJASAMA USAHA PERUM PERHUTANI DALAM KAWASAN HUTAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA ATAU BERODA TIGA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN GRUP
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN WAJIB PAJAK GRUP
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 544/KPTS-II/1991 TANGGAL 16 AGUSTUS 1991 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. BINA MAHAWANA WISESA ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 120.500 (SERATUS DUA PULUH RIBU LIMA RATUS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.20/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 17/KPTS-II/1993 TANGGAL 27 JANUARI 1993 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. PRIMA BUMI SAKTI DAYA ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 44.700 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR DI PROVINSI MALUKU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN KAWASAN HUTAN SENKILAU YANG TERLETAK DI WILAYAH KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, SELUAS 8.114,00 (DELAPAN RIBU SERATUS EMPAT BELAS) HEKTAR SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI TETAP
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN GRUP DAN INSIDENTIL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN NON GRUP
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA BARAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK PARKIR DAN PAJAK DAERAH LAINNYA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. RIAU INDO AGROPALMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 9.570 (SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.72/Menhut-VI/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.414/Menhut-VI2006 TENTANG PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2007 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.102/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. SATRIA PERKASA AGUNG ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 11.830 (SEBELAS RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.103/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.455/MENHUT-II/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 13/KPTS-IV/1987 TANGGAL 12 JANUARI 1987 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT RIMBA KARYA INDAH SELUAS ± 48.000 (EMPAT PULUH DELAPAN RIBU) HEKTAR DI PROVINSI JAMBI
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009
  URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DAPAT DIDEKONSENTRASIKAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.187/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT.HARAPAN KALTIM LESTARI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 44.430 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DARI IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU DARI PENYIAPAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
• Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.255/VL-BPHA/2006 Tahun 2006
  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2007 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH UNTUK MASING-MASING PROVINSI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 Tahun 2009
  PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.192/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. KARYA WIJAYA SUKSES ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 22.320 (DUA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.432/VI-BPHA/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN JATAH PRODUKSI KAYU BULAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2009 YANG BERASAL DARI I UPHHK - HPH YANG SAH DI SETIAP PROVINSI
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tahun 2009
  STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI
• Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.4/V-SET/2008 Tahun 2008
  PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP) UNTUK MENGEKSPOR BENIH Accacia mangium SEBANYAK 305,9 KG KE MALAYSIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.316/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN REGISTER 47 SELUAS ± 12.500 (DUA BELAS RIBU LIMA RATUS) HEKTAR PADA KELOMPOK HUTAN WAY TERUSAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROPINSI LAMPUNG SEBAGAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/MENHUT-VI/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2006 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.375/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 418/KPTS-II/1994 TANGGAL 19 SEPTEMBER 1994 TENTANG PERPANJANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN PT. SUMALINDO LESTARI JAYA I (D/H PT. GONPU INDONESIA) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI, DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  5 (LIMA) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PENERIMA PENGHARGAAN LOMBA PENGHIJAUAN KONSERVASI ALAM
• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 48/MENHUT-II/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU IZIN PEMANFAATAN KAYU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.21/MENHUT-V/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.22/MENHUT-V/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 Tahun 2009
  BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MASING-MASING DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.18/Menhut-VI/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI DI PULAU JAWA UNTUK PERIODE TAHUN 2006
• Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.01/VI-SET/2008 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PROPOSAL TEKNIS PEROHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN TERHADAP HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 246/KPTS-II/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS­II/1995 TENTANG PENGATURAN TATA RUANG HUTAN TANAMAN INDUSTRI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 300/KPTS-II/2003 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2004 TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008
  ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
• Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.03/VI-BPHA/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR P.01/VI-SET/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PROPOSAL TEKNIS PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.01/V-PTH/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PENETAPAN PENGADA DAN/ATAU PENGEDAR BENIH DAN/ ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR FRUIT AND VEGETABLES)
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2009
  PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN AREA MONUMEN NASIONAL KEPADA WALIKOTA JAKARTA PUSAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIALORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.127/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR 503/00383/SK/V/2002 TANGGAL 5 FEBRUARI 2002 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP GUNUNG DUREN, KECAMATAN DENDANG, KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
• Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.57 Tahun 2009
  RENCANA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.59 Tahun 2009
  RENCANA OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2009 (1430 H)
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
• Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tahun 2008
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009
  BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
  KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN
• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009
  KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009
  PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
  TANDA TERA TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
  PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KOMODITI EKSPOR STANDARD INDONESIAN RUBBER YANG DIPERDAGANGKAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/149/I/2010 Tahun 2010
  IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
• Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika Nomor 20/IATT/PER/10/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AKI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH (LEAD-ACID BATTERIES FOR VEHICLE) (SNI 09-0038-1999) DI PABRIK
• Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 028/KMA/III/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN/WAKIL KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
• Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PERAGAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN ZONASI TAMAN NASIONAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.149/Menhut-II/2004 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENAGIHAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 300/KPTS-II/2003 TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2004 DAN NOMOR P.28/MENHUT-II/2005
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PENLAIAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN) TAHUN 2003 DAN 2004
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  STANDARD BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU PENYIAPAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-66.KP.04.04 Tahun 2009
  PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.03/MEN/III/2008 TENTANG PERAN SERTA BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2005 Tahun 2005
  STANDAR SISTEM SILVIKULTUR PADA HUTAN ALAM TANAH KERING DAN ATAU HUTAN ALAM TANAH BASAH/RAWA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tahun 2009
  PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2004 Tahun 2004
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009 Tahun 2009
  PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PERMENTAN/OT.160/6/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/OT.140/7/2009 Tahun 2009
  PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2010
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
• Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2009
  MONITORING PEMBERITAAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI APLIKASI KLIPING MEDIA
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2009
  PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009
  BATAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009
  STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009
  KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
  PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009
  TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009
  SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2010
  UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2010
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009
  PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Bersama Mendagri, Menkumham, Mendag, Menakertrans, dan Kepala BKPM Nomor 69, M.HH-08.AH.01.01.2009, 60/M-DAG/PER/12/2009, PER.30/MEN/XII/2009, 10 Tahun 2009
  PERCEPATAN PELAYANAN PERZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009
  DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DANAU DAN/ATAU WADUK
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN EKSPOR KOPI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
  UNIT KERJA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
  PENILAIAN TERHADAP UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2009
  PANDUAN RANCANG KOTA PANTAI INDAH KAPUK UTARA - BARAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2009
  PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENSIUNAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009
  BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PROVINSI JAWA BARAT
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009
  PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2009
  PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERSTRUKTUR
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009
  STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  RENCANA KERJA (RENJA) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/III/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 18/PER/M.KUMK/VII/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009
  PEDOMAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI DAERAH
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (GOOD HANDLING PRACTICES)
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2009
  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TOL CAKUNG CILINCING SISI BARAT (DAR| FLY OVER CENTRA PRIMER TIMUR SAMPAI DENGAN JALAN RAYA BEKASI) YANG TERLETAK DI KELURAHAN PULO GEBANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN PANJANG (DARI TOL JAKARTA MERAK SAMPAI DENGAN JALAN KELAPA DUA) YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON JERUK, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 165 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1944 K/30/MEM/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  8 (DELAPAN) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.01/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2009
  PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2010
  PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KEHUTANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/MENKES/146/I/2010 Tahun 2010
  HARGA OBAT GENERIK
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Tahun 2010
  KEWAJIBAN MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2009
  PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2010 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH
• Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PERUMAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KAWASAN INDUSTRI
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
  PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
• Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2010 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2010 DI PROVINSI RIAU
• Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 Tahun 2010
  ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 Tahun 2009
  PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN RAYA BOGOR (DARI PEREMPATAN CILILITAN SAMPAI DENGAN FLY OVER PASAR REBO) YANG TERLETAK DI KELURAHAN KRAMAT JATI, KECAMATAN KRAMAT JATI DAN KELURAHAN RAMBUTAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TRACE KALI CAKUNG-PULOGEBANG, KELURAHAN PULOGEBANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
• Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 347/KEP/HK/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2009
  PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009
• Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH
• Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
• Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN RASIONALISASI/EFISIENSI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
  PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010
  PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS/REKOMENDASI BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 420/KMK.07/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN DAERAH-DAERAH BERPRESTASI TAHUN 2009
• Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 437/KEP/M.KOMINFO/12/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 TENTANG PENETAPAN WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN STANDAR MINIMAL DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009 Tahun 2009
  METODE PENYULUHAN PERTANIAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010
  PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010
  PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.372/MEN/XI/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2010-2014
• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010
  PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN ATAU MESIN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010
  TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
  TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009
  BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009
  BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009
  PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009
  PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PENYEIMBANG TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
  ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PENGENAAN, PENAGIHAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/3/2010 Tahun 2010
  KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
• Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
  PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010
  SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
  PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/02/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/PERMENTAN/OT.140/1/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/PP.410/1/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/1/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK RUMINANSIA BESAR
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/OT.140/2/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/OT.140/2/2010 Tahun 2010
  PEMASUKAN HEWAN BABI DAN PRODUKNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2010
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI MINYAK GORENG
• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
  PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010
  TATA CARA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010
  NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
  PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-V/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 45/MENHUT-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 151/MENHUT-II/2003 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.23/Menhut-II/2005 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.101/MENHUT-II/2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN UNTUK PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  KRITERIA DAN STANDAR INVENTARISASI HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II 2010 Tahun 2010
  NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENGELOLAAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR
• Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010
  PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
• Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010
  PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN HARGA DASAR LELANG HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.15/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN BESARNYA BIAYA PENGGANTI PROSES LELANG HASIL HUTAN KAYU TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.450/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 445/KPTS-II/2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 124/KPTS-II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 Tahun 2009
  TATACARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 Tahun 2010
  PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN UNIT PENANGANAN DAGING (MEAT CUTTING PLANT)
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  SISTEM INFORMASI KEHUTANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 DAN PERUBAHANNYA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2010 Tahun 2010
  PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009 Tahun 2009
  ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2009 Tahun 2009
  RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM KEPADA 14 DAERAH PEMEKARAN BESERTA INDUKNYA TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI GULA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009
  TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2010
  PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
• Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2010
  PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
• Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 45/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN
• Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
• Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/VIII/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI
• Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 25/PER/M.KUKM/V/2007 Tahun 2007
  PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI FUNGSIONAL
• Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 28/PER/M.KUKM/VII/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PROGRAM SARJANA PENCIPTA KERJA MANDIRI (PROSPEK MANDIRI)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, EKOLABEL, PRODUKSI BERSIH, DAN TEKNOLOGI BERWAWASAN LINGKUNGAN DI DAERAH
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN STANDAR KOMPETENSI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2010 Tahun 2010
  PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2010
  PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.75 Tahun 2009
  RENCANA INDUK PELABUHAN LOK TUAN
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009
  RENCANA INDUK PELABUHAN BATAM
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009
  PENGELOLAAN HALON
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010
  TATA LAKSANA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT
• Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009
  TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
• Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 247/DIRJEN/2008 Tahun 2008
  WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI (WPUT) BEBAN KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL (KKPU) TELEKOMUNIKASI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-820/MEN/XII/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN SIAP TERIMA PENEMPATAN (STP) TRANSMIGRAN
• Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor 260/DIRJEN/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR 247/DIRJEN/2008 TENTANG WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI (WPUT) BEBAN KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL (KKPU) TELEKOMUNIKASI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 166 Tahun 2009
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 176 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS, PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
• Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/KEP.1665-BANGSOS/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/108/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/05/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KOMPETISI ANTAR KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/031/M.PAN/3/2007 Tahun 2007
  KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2007-2009
• Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/32/M.PAN/09/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KOMPETISI ANTAR KOTAMADYA KABUPATEN ADMINISTRASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2010 Tahun 2010
  PENUNDAAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAGI PROVINSI DKI JAKARTA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010
  SAINTIFIKASI JAMU DALAM PENELITIAN BERBASIS PELAYANAN KESEHATAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBERI PINJAMAN DALAM NEGERI
• Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010
  TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010
  TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2010
  PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2010
  PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010
  CETAK BIRU PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN TAHUN 2010-2030
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009
  PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010
  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010
  TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010
  PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010
  ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2008 TENTANG HUTAN DESA
• Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010
  DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
  INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010
  DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2010
  PENYEENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2010
  PENGATURAN TEMPAT DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2010
  PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PAJAK PENGHASILAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA KOORDINASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2010
  PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN MUTU PRODUK HASIL INDUSTRI
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2010
  PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK MRT JAKARTA DENGAN PENDEKATAN LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010
  DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2009 TENTANG HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PERMOHONAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN TAMAN BURU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  SURAT IZIN BERBURU DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN BERBURU
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PENGGOLONGAN DAN TATA CARA PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.33/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN TAHUN 2009
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010
  PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
  FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010
  ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/3/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010
  PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
• Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010
  KERJA SAMA PEMERINTAH ACEH DENGAN LEMBAGA ATAU BADAN DI LUAR NEGERI
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010
  BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2008
  PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/UM.001/MKP/2007 Tahun 2007
  KRITERIA DAN PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN
• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42 Dan 40 Tahun 2009
  PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PERMUSEUMAN
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.46/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PENULISAN SEJARAH LOKAL
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMETAAN SEJARAH
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006
  TATA CARA PENGUKURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
  PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
  PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010
  BADAN USAHA MILIK DESA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.14/MENHUT-V/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007
  SISTEM PERENCANAAN TAHUNAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
  PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010
  PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 Tahun 2010
  IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI VINYL CHLORIDE MONOMER DAN POLY VINYL CHLORIDE
• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 Dan 41 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
• Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.48/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENINGGALAN BAWAH AIR
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/VII/2010 Tahun 2010
  OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
• Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2009
  PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BUS KOTA KELAS EKONOMI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010
  PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL BAGI KARANG TARUNA DI 267 (DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH) KELURAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PEMBINAAN ROHANI PEGAWAI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN DENPASAR DARI JALAN PROF. DR. SATRIO SAMPAI DENGAN JALAN PEDURENAN (GEDUNG DHARMA WANITA) YANG TERLETAK DI KELURAHAN KARET KUNINGAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE JALAN AKSES MARUNDA (JEMBATAN BLENCONG SAMPAI DENGAN BATAS DKI JAKARTA) YANG TERLETAK DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON (ONE BILLION INDONESIAN TREES)
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES)
• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Dan 162/MENKES/PB/I/2010 Tahun 2010
  PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010
  ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010
  PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2010
  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN SEJAJAR REL KA SERPONG-JAKARTA FLY OVER PERMATA HIJAU SAMPAI DENGAN JALAN CILEDUG RAYA YANG TERLETAK DI KELURAHAN GROGOL SELATAN, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE SIMPANG SIMPRUG GARDEN DARI JALAN TEUKU NYAK ARIF SAMPAI DENGAN FLY OVER PERMATA HIJAU YANG TERLETAK DI KELURAHAN GROGOL SELATAN, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2009
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN PURI MUTIARA/JALAN BENDA YANG TERLETAK DI KELURAHAN CIPETE SELATAN/CILANDAK TIMUR, KECAMATAN CILANDAK/PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE PENYEMPURNAAN JALAN TALI RAYA DAN JALAN KEMANGGISAN UTAMA TERLETAK DI KELURAHAN SLIPI, KOTA BAMBU SELATAN, KEMANGGISAN, KECAMATAN PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN LATUHARHARY SAMPAI DENGAN JALAN TAMBAK YANG TERLETAK DI KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TEMBUS DARI JALAN PENATARAN SAMPAI DENGAN JALAN TAMBAK YANG TERLETAK DI KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2010
  JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2010
  PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 158 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN DAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA KARYA WANITA HARAPAN MULIA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI METROLOGI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA KHUSNUL KHOTIMAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 79 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 80 Tahun 2010
  STANDARDISASI KENDARAAN DINAS
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008
  BUKU
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2007
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2006
  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2006
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/6/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
  IZIN PRODUKSI KOSMETIKA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
  NOTIFIKASI KOSMETIKA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
• Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 173 Tahun 2009
  PELAKSANAAN TUGAS MASA TRANSISI UNIT PELAKSANA MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI TEKSTIL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TRACE KALI TANJUNGAN DARI TEGAL ALUR SAMPAI DENGAN JALAN KAMAL MUARA, KELURAHAN TEGAL ALUR, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/MENHUT-V/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2010
  UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  POLA UMUM, KRITERIA, DAN STANDAR REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PELAYANAN PERBENDAHARAAN DAN KAS
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2009
  PELAYANAN FASILITAS PERBAIKAN KAPAL (DOCKING) DI KAWASAN BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2009
  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010
  PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
  TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010
  SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tahun 2009
  DISEMINASI INFORMASI NASIONAL OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tahun 2009
  TATA CARA DAN PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tahun 2009
  KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
• Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan 12 Tahun 2010
  SINKRONISASI PELAKSANAAN TEMPAT PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
  PENYALURAN ALAT KESEHATAN
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010
  ACUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN TAPAK
• Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 Tahun 2010
  TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU AFILIASI DALAM USAHA JASA PERTAMBANGAN
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006
  PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
• Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 102/M-IND/PER/9/2010, 16, PER.13/MEN/IX/2010, 48, PER-04/MBU/2010 Tahun 2010
  PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 47/M-IND/PER/7/2008, NOMOR 23 TAHUN 2008, NOMOR Per.13/MEN/VII/2008, NOMOR 35 TAHUN 2008, NOMOR PER-03/MBU/08 TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA-BALI
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010
  PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010
  PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2010
  PEMASANGAN JARINGAN UTILITAS PADA LOKASI STRATEGIS
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2010
  PEMANFAATAN AIR PADA KAWASAN SENTRAL BISNIS
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2010
  PEMBERIAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
• Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
• Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 Tahun 2008
  SADAR WISATA
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOREK API GAS SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/7/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK-TANGKI AIR SILINDER VERTIKALPOLIETILENA (PE) SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009
  SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
• Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010
  BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
• Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 123/PDN/KEP/10/2010 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2010
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006
  PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2006
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN BUAH–BUAHAN DAN/ATAU SAYURAN
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006
  PEDOMAN UMUM STANDARDISASI KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2009
  TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN
• Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/533/TK.T/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/KEP.506-HUK/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 217/KEP/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA DI PROVINSI BENGKULU
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTkRHL-DAS)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.03/MENHUT-II/2005 JO. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.05/MENHUT-II/2006 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) DAN ATAU PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HTI) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
  PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
  OPTIMALISASI PERUNTUKAN AREAL HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
  IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010
  PERIZINAN RUMAH SAKIT
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010
  PENGGUNAAN KARTU MENUJU SEHAT (KMS) BAGI BALITA
• Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
  BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 Tahun 2010
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 Tahun 2010
  PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2010 Tahun 2010
  PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1195/MENKES/SK/VIII/2010 Tahun 2010
  LEMBAGA/BADAN AKREDITASI RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2005
  PELAKSANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN KAWASAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010
  BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010
  REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/MENKES/PER/II/2010 Tahun 2010
  PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DAN PENEMPATAN DOKTER PASCA INTERNSIP
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
  PENGENDALIAN VEKTOR
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
  LABORATORIUM KLINIK
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/095/I/2010 Tahun 2010
  PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2010 Tahun 2010
  TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2010 Tahun 2010
  PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 60 (ENAM PULUH) GROSS TONNAGE KEPADA GUBERNUR
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010 Tahun 2010
  PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
  ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010
  PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 Tahun 2009
  WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 Tahun 2010
  PENGADAAN DAN PEREDARAN PAKAN IKAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 Tahun 2009
  SKALA USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2009 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 Tahun 2009
  PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/PER/10/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2009 Tahun 2009
  PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2010 Tahun 2010
  PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2009 Tahun 2009
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.04/MEN/2003 TENTANG PERSYARATAN PENGELUARAN NENER (BENIH BANDENG) DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2010 Tahun 2010
  PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (TUGAS PEMBANTUAN) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2007 Tahun 2007
  PENGADAAN DAN PENYALURAN BENIH IKAN YANG DIBERIKAN BANTUAN SELISIH HARGA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  TANDA TERA TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005
  KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006
  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/11/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2010
  UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.07/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA LAUT
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006
  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007
  TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2010
  PEMBERIAN IZIN ATAU REKOMENDASI PENGUMPULAN UANG DAN/ATAU BARANG
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2010
  PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2011
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2010
  PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2010
  PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYEDIA DAN PENYALUR PRAMUWISMA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2010
  PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2010
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
  PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659/MENKES/PER/VIII/2009 Tahun 2009
  RUMAH SAKIT INDONESIA KELAS DUNIA
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 Tahun 2007
  KEADAAN KRITIS YANG MEMBAHAYAKAN ATAU DAPAT MEMBAHAYAKAN SEDIAAN IKAN, SPESIES IKAN ATAU LAHAN PEMBUDIDAYAAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 Tahun 2009
  MITRA BAHARI
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAN INSTANSI/ PENUNJANG LAINNYA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2010
  PENGGUNAAN BIAYA PENGENDALIAN TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PERAWATAN GEDUNG, JALAN, JEMBATAN, TAMAN, SALURAN DAN LAIN-LAIN SERTA JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG MILIKI/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH
• Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 295/12/X/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2010 DI PROVINSI GORONTALO
• Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 458/KEP.GUB/DISOSNAKERTRANS/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) JAMBI TAHUN 2010
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/OT.140/3/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
• Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0487/KUM/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.551/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 442 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2010 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
• Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/681/III.05/HK/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) LAMPUNG TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 396 Tahun 2009
  PENETAPAN ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) SEKTORAL/SUB SEKTORAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 187 Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2010
  BIAYA PENGELOLAAN LABU DARAH
• Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING
• Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 288 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PATOKAN HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH PEKERJAAN BIDANG/JASA PEMBORONGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 311 Tahun 2010
  KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3988/XII Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 561/506/DISNAKERTRANS/G.ST/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 740/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 Tahun 2009
  UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 561/4894/K Tahun 2009
  PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010
• Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
  PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.83 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG TRANSPORTASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
  PENYEDIAAN NUSANTARA INTERNET EXCHANGE UNTUK LAYANAN INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010 Tahun 2010
  PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD)
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010
  PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010
  PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010
  PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010
  PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HASIL PERIKANAN
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010
  PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tahun 2008
  USAHA PERIKANAN TANGKAP
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 Tahun 2007
  ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 Tahun 2008
  PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.07/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2006 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 Tahun 2005
  PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 Tahun 2006
  USAHA PERIKANAN TANGKAP
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2007 Tahun 2007
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2007 Tahun 2007
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN REKLAMASI HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.24/MENHUT-II/2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010
  IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 Tahun 2007
  PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.05/MEN/2008 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 Tahun 2010
  MINAPOLITAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.07/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN REVITALISASI KAWASAN
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2006
  BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD TINGKAT PROVINSI
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006 Tahun 2006
  KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2011 Tahun 2011
  PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/PERMEN/M/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA
• Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/PDN/KEP/6/2010 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK), PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BPSK, DAN SEKRETARIAT BPSK
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tahun 2008
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007
  PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2007 Tahun 2007
  TATA LAKSANA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERHITUNGAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA YANG DIBIAYAI APBN DAN APBD
• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010
  PANDUAN UMUM BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2009 Tahun 2009
  JENIS IKAN DAN WILAYAH PENEBARAN KEMBALI SERTA PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDIDAYA
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 Tahun 2006
  PELABUHAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/III/2008 Tahun 2008
  PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/X/2007 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (Bj.P) SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM – SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008
  PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB BAJA TULANGAN BETON
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/8/2008 Tahun 2008
  PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (SNI 07-2053-2006)
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN HORTIKULTURA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KEHUTANAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2010
  PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2010
  PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 165 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 166 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010
  PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 180 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALAN PONDOK GEDE DARI PEREMPATAN TMII SAMPAI DENGAN RS HAJI JAKARTA YANG TERLETAK Dl KELURAHAN PINANG RANTI, KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA, KECAMATAN MAKASAR, KELURAHAN LUBANG BUAYA, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 181 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN JOGLO RAYA DARI JALAN POS PENGUMBEN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN KEMBANGAN RAYA
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN TRACE JALAN RAYA BEKASI
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2010
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG DAFTAR SUSUNAN KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D) SECARA WAJIB
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH POMPA AIR I DAN RUMAH POMPA AIR II
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE WADUK BINTARO
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI TRACE KALI CAKUNG LAMA (DARI JALAN BEKASI RAYA SAMPAI DENGAN CAKUNG DRAIN)
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2010
  PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010
  PEDOMAN PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/SR.130/4/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/SR.130/11/2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/SR.130/5/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/SR.130/9/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/SR.130/11/2009 JUNCTO NOMOR 32/PERMENTAN/SR.130/4/2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/SR.130/9/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 37/PERMENTAN/SR.130/5/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/9/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN UMUM PEMULIHAN KESUBURAN LAHAN TAHUN ANGGARAN 2010
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN SAKIT IBU DAN ANAK BANDA ACEH
• Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011; 7 Tahun 2011
  PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010
  PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011
  PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010
  PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010
  PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010
  PEMENUHAN KEBUTUHAN, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU, KEPALA SEKOLAH/MADRASAH, DAN PENGAWAS DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010
  PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL DAN JASA PENUNJANG PENDIDIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2005
  KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK SD/SDLB
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2006
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2006
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2005
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2005
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010
  NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PENDIDIKAN
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010
  PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006
  PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2006
  PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010
  PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2005
  PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2005
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2006
  TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2005
  PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2006
  TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2005
  PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2006
  PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2005
  TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2006
  BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2010
  BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010
  KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2011
  UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2011
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005
  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006-2025
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2005
  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006-2010
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2005
  PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2006
  TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2005
  PAJAK HOTEL
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010
  BANGUNAN GEDUNG
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2006
  TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2005
  PAJAK RESTORAN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2006
  TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2006
  TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH “KAYUH BAIMBAI UTAMA” KOTA BANJARMASIN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 Tahun 2011
  TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO)
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006
  RETRIBUSI IZIN USAHA PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010
  PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010
  PAJAK HOTEL
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010
  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
• Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2007
  RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tahun 2011
  KLINIK
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 Tahun 2009
  STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  IZIN PEMANFAATAN KAYU
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011
  PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN SEKOLAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2010
  PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2010
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUANG
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2010
  PENYELENGGARAAN ABANG DAN NONE JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA PUSAT INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2010
  PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN PENGADMINISTRASIAN STRUK SPPT PBB
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN USAHA JASA BIRO PERJALANAN WISATA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2010
  PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2010
  SERVIS KENDARAAN DINAS
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA KELISTRIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010
  PAJAK HIBURAN
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2010
  PAJAK PENERANGAN JALAN
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010
  PAJAK AIR TANAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006
  KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
  KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006
  PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
  PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006
  PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006
  PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
  TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
  PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
  JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2010
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN DAN KEPELABUHANAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN DINAS PENDIDIKAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATHIN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI KERAJINAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PENATAAN BATAS AREAL KERJA IZIN PEMANFAATAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PH.01/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN ISTANA MAIMOON, MASJID AZIZI, RUMAH DINAS WALIKOTA MEDAN, RUMAH TJONG AFIE, STASIUN KERETA API BINJAI, KOMPLEKS MAKAM KESULTANAN LANGKAT, GEDUNG KERAPATAN SULTAN LANGKAT/MUSEUM DAERAH KABUPATEN LANGKAT, GEDUNG PUSAT AVROS/BKS PPS, DAN MASJID RAYA AL-MA'SHUN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.03/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN PASAR JOHAR, KAWASAN LAWEYAN, CANDI ASU, CANDI LUMBUNG, CANDI PENDEM, KERATON KASUNANAN, KOMPLEKS MASJID CIPTOMULYO, UMBUL PENGGING, KOMPLEKS PETIRTAAN CABEAN KUNTI, DAN SITUS MENGGUNG YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2009
  PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PAJAK PENGHASILAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA KOORDINASI DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 178 Tahun 2009
  PENERIMAAN DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PINDAH DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 180 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN INSPEKSI KALI SUNTER HULU DAN JALAN INSPEKSI DARI JALAN GANCENG SAMPAI DENGAN WADUK PONDOK RANGGON YANG TERLETAK DI KELURAHAN PONDOK RANGGON KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2009
  PELAKSANAAN LANJUTAN SENSUS BARANG DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK ASET FASOS FASUM DAN ASET KERJASAMA TAHUN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi Darah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2009
  BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 186 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PROSEDUR PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 188 Tahun 2009
  PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.05/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN GEDUNG SEKOLAH RAJO (SMU 2), GEDUNG KANDEPDIKBUD, KOMPLEKS KANTOR POLRES AGAM, KOMPLEKS KANTOR KODIM AGAM, TUGU MANGGOPOH, GEDUNG SMP I, GEREJA KATHOLlK, RUMAH BEKAS KEPALA STASIUN KERETA API, GEREJA PROTESTAN, VILLA OEPANGOEPANG, HOTEL CENTRUM (POS DAN GIRO), ISTANA BUNG HATTA, JAM GADANG, RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA, WISMA ANGGREK, VILLA MERDEKA, MAKAM TUANKU SYEKH IMAM JIREK, BENTENG FORT DE KOCK, EKS BNI 46 BUKIT TINGGI, CEROBONG ASAP NO. 101 B, RUMAH GADANG ENGKU PALO (SUKU TANJUNG), RUMAH TINGGAL 01 JALAN DR. A. RIVAl NO. 38, PASAR LORONG SAUDAGAR, LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKIT TINGGI, MASJID RAYA RAO-RAO, MASJID SAADAH, KOMPLEKS MAKAM TUAN TITAH, MEDAN BAPANEH SITANGKAI, KUBUR NINIK JANGGUT HITAM, RUMAH ADAT TIANG PANJANG, MEDAN BAPANEH GUNUNG, KOMPLEKS MAKAM MAKHUDUM SUMANIK, BATU BATIKAM, PRASASTI RAMBATAN, MEGALIT SIMAWANG, PRASASTI UMBILIN, RUMAH TUA KAMPAI NAN PANJANG, PRASATI KUBURAJO, MASJID RAYA LIMA KAUM, MEDAN BAPANEH KOTO BARANJAK, BENTENG VAN DER CAPELLEN, PRASASTI SARUASO II, USTANO RAJO ALAM GUDANG PAGARUYUNG, KOMPLEKS PRASASTI ADITYAWARMAN, PRASASTI PONGGONGAN, MAKAM RAJO·IBADAT, MAKAM INDOMO SARUASO, PRASASTI SARUASO I, USTANO SARUASO, MEGALIT TALAGO GUNUNG, USTANO RAJO ADAT BUO, GEDUNG CONTROLLEUR BUO, BALAIRUNG SARI TABEK, MAKAM PANJANG TANTEJO GARHANO, PRASASTI PRIANGAN, SURAU LUBUK BAUK, KOMPLEKS MAKAM TUANKU PAMANSIANGAN, DAN MAKAM HAJI MISKIN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.06/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN PURl AGUNG KESIMAN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI BALI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN GEDUNG BANK BNI '46, GEDUNG SMP NEGERI 6, GEDUNG KANTOR POS BESAR, KELENTENG PONCOWINATAN (KRANGGAN), GEDUNG BANK INDONESIA, GEREJA SANTO ANTONIUS, GEDUNG SMU NEGERI 3, KOMPLEKS GEDUNG KEPATIHAN, GEDUNG MUSEUM SASMITALOKA, GEDUNG SMP NEGERI I, GEDUNG RUMAH SAKIT PANTI RAPIH, GEDUNG KONI, KRATON YOGYAKARTA, PURO PAKUALAMAN, NDALEM TEJOKUSUMAN, DAN GEDUNG KANTOR DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KOTA YOGYAKARTA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.09/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN KOMPLEKS KE'TE KESSU, LONDA, KUBURAN BATU DAN RUMAH ADAT LEMO, RANTE KARASSIK, TONGKONAN BUNTU PUNE, PEKUBURAN PALATOKKE, RANTE BUNTU MENGKEPE, RANTE ALLA PARINDING, BORI PARINDING, KOMPLEKS PERKAMPUNGAN TUA PALLAWA, RANTE PALLAWA, PEKUBURAN BATU LOKOMATA, PEMAKAMAN RAJA-RAJA SANG ALA, DAN TAMPANG ALLO YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.10/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN MAKAM NANI WARTABONE, MAKAM RAJA BLONGKOD, KANTOR PT. PELNI, DAN KANTOR POS KOTA GORONTALO YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.11/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN BENTENG NIEUW ZEELANDIA/BENTENG HARUKU, BENTENG HOORN/PELAUW, BENTENG KAPAHAHA, BENTENG HAARLEM/VAN DER CAPELLEN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2009
  PELAKSANAAN PERBAIKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (MHT PLUS) DI KOTA ADMINISTRASI DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.12/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN BENTENG BARNEVELD YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 Tahun 2009
  MASA TRANSISI PENGINTEGRASIAN EKS BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KE DALAM UNIT PELAKSANA MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH PANGKAL PINANG, WISMA TIMAH I, MUSEUM TIMAH, RUMAH RESIDEN, MENARA AIR MINUM, TAMAN SARI (WILHELMINA PARK), GEREJA GPIB MARANATHA PANGKAL PINANG, MASJID JAMIK, GEREJA KATHEDRAL SANTO YOSEPH, EKS KANTOR PUSAT PN. TIMAH, WISMA RANGGAM, PESANGGRAHAN MENUMBING, KLENTENG KONG FUK NIO, RUMAH MAYOR CHINA, DAN MASJID JAMI YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 192 Tahun 2009
  PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2011
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.54/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN MENHIR BUKIT DOMO II, MENHIR RONAH II, MENHIR RONAH I, RUMAH ADAT PADANG (RANAH BINUANG), MUSEUM BANK INDONESIA PADANG, GUDANG PT PANTJA NIAGA (GEO WEHRY), EKS BEUTIKS HOTEL, BALAI KOTA PADANG, MASJID RAYA GANTING, RUMAH GADANG ENGKU LAREH PANINJAUAN, MASJID PINCURAN GADANG, BUNGKER JEPANG TALUK, MASJID KUBANG PUTIH, MASJID BANGKUDU, MENHIR BALAI ADAT GUGUK, MENHIR BALUBUS, BATU TALEMPONG, MENHIR BAWAH PARIT, MENHIR BALAI-BALAI BATU, MENHIR BUKIT DOMO III, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN H. ALWI MENUJU KANTOR BPN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN YANG TERLETAK DI KELURAHAN TANJUNG BARAT KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN MALPOLRES SERANG, KARESIDENAN BANTEN, KANTOR BUPATI DATI II SERANG, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE OPRIT JEMBATAN TELUK GONG YANG TERLETAK DI KELURAHAN PEJAGALAN KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN MANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN ASIA AFRIKA SAMPAI DENGAN JALAN TEUKU NYAK ARIF YANG TERLETAK DI KELURAHAN GELORA, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN KELURAHAN GROGOL SELATAN, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.08/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN RUMAH/MARKAS GERILYA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA (APRI) PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN DI KABUPATEN PACITAN, PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN LEBAK BULUS I YANG TERLETAK DI KELURAHAN CILANDAK BARAT DAN KELURAHAN LEBAK BULUS, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.56/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN LAPANGAN GOLF AHMAD YANI SURABAYA, PETIRTAAN SONGGORITI, STUPA SUMBERAWAN, PETIRTAAN WATUGEDE, KOMPLEKS MAKAM MAULANA MALIK IBRAHIM, KOMPLEKS MAKAM SUNAN GIRl, KOMPLEKS MAKAM SUNAN PRAPEN, KOMPLEKS MAKAM LERAN, MAKAM SUNAN DRAJAT, MAKAM SENDANG DUWUR, KOMPLEKS MAKAM SUNAN BONANG, PETIRTAAN PANATARAN, PETIRTAAN JOLOTUNDO, GAPURA JEDONG, BALAI SAHABAT, YANG BERLOKASI 01 WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2009
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN CIPETE RAYA YANG TERLETAK DI KELURAHAN CIPETE SELATAN KECAMATAN CILANDAK KOTA. ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN KOMPLEKS MAKAM BAYAT, MASJID DAN MAKAM MAJASEM, KELENTENG TAY KAK SIE, PG. GONDANG BARU, KOMPLEKS RSUD RAA. SOEWONDO PATI, MUSEUM KERETA API AMBARAWA, CANDl LAWANG, MASJID LOANO, GEREJA KYAI SADRAH, RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROYO, LAWANG SEWU, STASIUN TAWANG, KOMPLEKS STASIUN JEBRES, MASJID SUNAN GESENG, CANDl NGEMPON/CANDI MUNCUL, KOMPLEKS MAKAM ASTANA GEDHONG KENEP GLAGAHWANGI, MASJID LAYUR/MASJID MENARA, MASJID KAUMAN JATIREJO/MASJID SURUH, BENTENG VAN DER WIJCK, MONUMEN PERS NASIONAL, SMPN I PURBALINGGA, CANDl SARI, CANDl TENGGARAN/CANDl KLERO, PERAHU KUNO REMBANG, CANDl SOJIWAN, CANDl GUNUNG WUKIR, CANDl UMBUL/CANDI PANAS, KOMPLEKS FRANSISCAN XAVERIUS, SITUS PLANGGATAN, MASJID DARUSALAM, MASJID KAJORAN, PABRIK GULA TASIK MADU, BENTENG PENDEM, PENDOPO NOTOBRATAN KADILANGU, BENTENG VASTENBURG, CANDl SELOGRIYO YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN GEDUNG KARESIDENAN CIREBON, GEDUNG BALAIKOTA CIREBON, RUMAH DINAS BUPATI CIREBON, MENARA AIR PERUJAKAN, GEDUNG SMP NEGERI I CIREBON, GEDUNG SMP NEGERI 14 CIREBON, GEDUNG SD NEGERI I, II, III, VI KEBON BARU UTARA, KANTOR PT. POS INDONESIA CIREBON, PETILASAN PANGERAN DRAJAD, SITUS MAKAM SYEKH MAGHRIBI, SITUS KEJAWANAN, PETILASAN KALIJAGA, MASJID MERAH PANJUNAN, GEDUNG BANK MANDIRI CABANG CIREBON, GEDUNG PT. CIPTA NIAGA CIREBON, GEDUNG BANK INDONESIA CABANG CIREBON, GEDUNG PT. BRITISH AMERICAN TOBACCOS, GEDUNG BUNDER KEBUMEN, GEREJA KRISTEN PASUNDAN JEMAAT CIREBON, GEREJA SANTO YUSUF CIREBON, LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON, KOMPLEKS GEDUNG PAMITRAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI CIREBON, KELENTENG DEWI WELAS ASIH, KELENTENG TALANG, STASIUN KERETA API KEJAKSAN CIREBON, STASIUN KERETA API PERUJAKAN, KELENTENG PEMANCAR KESELAMATAN, SMP NEGERI 16 CIREBON, SITUS PEDATI GEDE, MAKAM PENGERAN SIPAT LURUNG, RUMAH DR. TOKI SYAMSUDIN, ISTANA CIPANAS, BENDUNGAN WALAHAR, GEDUNG BLENONG, RUMAH TINGGAL SONG BENG TJOEIJ, STASIUN KERETA API PURWAKARTA, GEDUNG KEMBAR I, GEDUNG KEMBAR II, GEDUNG EKS. ASISTEN RESIDEN INDRAMAYU, ASRAMA KODIM 0616 INDRAMAYU, GEDUNG KARESIDENAN YANG BERLOKASI 01 WlLAYAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN BENTENG UJUNG PANDANG/FORT ROTTERDAM, GEREJA IMMANUEL, MUSEUM KOTA MAKASSAR, KANTOR PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (RAAD VAN JUSTITIA), RUMAH SAKIT STELLA MARIS, DEWAN KESENIAN MAKASSAR (SOCIETEIT DE HARMONIE), GEREJA KATEDRAL, RUMAH JABATAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN (GOUVERNEUR WONING), KANTOR DINAS PARIWISATA (GEDUNG MULO), KLENTENG IBU AGUNG BAHARI (THIAN HO KONG), ASRAMA LOMPOBATTANG(TANGSI BELANDA), RUMAH SARANG SEMUT (MIEREN NEST), RUMAH TAHANAN MILlTER (GEDUNG PROVOST), KANTOR INSPEKSI DAN PENYIDIKAN PAJAK, RUMAH DINAS JABATAN WALIKOTA MAKASSAR, KANTOR POS UNIT DIVISI PAKET, KANTOR MAJELIS JEMAAT GPIB, KANTOR POLISI KOTA MAKASSAR, PILBOKS JEPANG BANTAENG, RUMAH ADAT BANTAENG, MASJID KUNO TOMPONG, GUA BATU EJAYA, GUA PANGNGANREANG TUDAE, KOMPLEKS MAKAM KAMBANGTIA, KOMPLEKS MAKAM MATTU DAENG PAHAKANG, KOMPLEKS MAKAM POSSI TANAH, KOMPLEKS MAKAM TANA TOWA, KOMPLEKS MAKAM TOBO DAENG MA'RAPPO, KOMPLEKS MAKAM DEA DAENG LlTA, MAKAM PARAKKASI DAENG MALOGA, KOMPLEKS MAKAM DATUK TIRO, LEANG PASSEA, KOMPLEKS MAKAM PETTA MATINROE RI TASI'NA, KOMPLEKS MAKAM PUANG LlONG, KOMPLEKS MAKAM CIDU DAENG MATARANG, KOMPLEKS MAKAM TONTENG DAENG MATARRANG, MAKAM SENGNGENG LAMPE UTTU, MENARA AIR PDAM, YANG BERLOKASI 01 WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 198 Tahun 2009
  PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI GURU BANTU TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 204 Tahun 2009
  PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 205 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 212 Tahun 2009
  PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 214 Tahun 2009
  PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 215 Tahun 2009
  TUNJANGAN KINERJA DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2011
  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN TRACE KALI PESANGGRAHAN LAMA YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEDOYA UTARA DAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010
  IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2010
  PENGALIHAN PENGELOLAAN DANA BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DARI DEWAN KELURAHAN KEPADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 86 Tahun 2010
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2010
  PENGELOLAAN ARSIP STATIS
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PELAYANAN KAS
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PELAKSANA MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2010
  PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2010
  PENGELOLAAN ARSIP STATIS PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2010
  PROSEDUR PELAYANAN KEARSIPAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2010
  HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG DI TINGKAT PANGKALAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE FLY OVER JALAN TUBAGUS ANGKE KELURAHAN ANGKE, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2010
  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2010
  RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009-2012
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2010
  PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2010
  PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARA GURU AGAMA DAN GURU MADRASAH BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI SD, SMP, SMA/SMK, MI, MTs DAN MA TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 Tahun 2010
  TEMPAT PARKIR UMUM DI LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA CARA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2010
  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2011
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 120 Tahun 2010
  PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH (BAZIS) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2010
  PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN SEKSI DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 124 Tahun 2010
  LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 125 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN LAYANG DARI BLOK M SAMPAI DENGAN JALAN ANTASARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 130 Tahun 2010
  ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010
• Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TEMBUS PENGGILINGAN TOL CACING SEJAJAR TEGANGAN TINGGI KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SEPTIC TANK
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD/UKPD)
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 289 Tahun 2010
  PENETAPAN ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH PERIODE 2010-2012
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 370 Tahun 2010
  PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA ELEKTRONIK ANNOUNCEMENT (PENGUMUMAN LELANG SECARA ELEKTRONIK) DAN ELEKTRONIK REGULER TENDER (PELELANGAN UMUM DENGAN SARANA ELEKTRONIK) TAHUN ANGGARAN 2010
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1120 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TPAD) DALAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010
  PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011
  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011
  RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2011
  PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
  PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 Tahun 2006
  REGISTRASI DAN IZIN KERJA RADIOGRAFER
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/MENKES/PER/V/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 377/MENKES/PER/V/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 426/MENKES/PER/VI/2006 Tahun 2006
  PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 Tahun 2009
  PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 Tahun 2009
  JEJARING LABORATORIUM DIAGNOSIS PENYAKIT INFEKSI NEW-EMERGING DAN RE-EMERGING
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/MENKES/PER/XII/2009 Tahun 2009
  PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1575/MENKES/PER/XI/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KESEHATAN
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2007
  PENGELOLAAN KEARSIPAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2006
  PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007
  PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PEGAWAI EKS PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT CENGKARENG
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
  MEKANISME PEMBERIAN UANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2007
  PEDOMAN PEMBINAAN GURU YANG TELAH MENGIKUTI UJI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN GRIYA PIJAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN KARAOKE
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN DISKOTIK
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2007
  PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2007
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALUR KERETA API DOUBLE-DOUBLE TRACK DAN FASILITASNYA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 163 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2007
  PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2007
  PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2007
  BUKU DATA DAN BUKU REGISTER RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA (RT-RW) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2007
  KOMITE PROVINSI PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2007
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN SEJAJAR KALI CIDENG YANG TERLETAK DI KELURAHAN MENTENG ATAS, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2007
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE FLY OVER JALAN YOS SUDARSO YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUNTER JAYA KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011
  DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2025
• Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 4 Tahun 2011
  RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011
• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
  GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2009 TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI
• Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
  SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN MONITORING LAYANAN INTERNET KECAMATAN
• Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17, 5 Tahun 2011
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI DAERAH
• Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
• Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
• Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011
  RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2014
• Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2011
  RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011
• Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2011
  PELIMPAHAN DAN PENUGASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA LINGKUP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
  STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010
  PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2011
  BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS METANA BATUBARA
• Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011
  PENGENDALIAN ZOONOSIS
• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
  PINJAMAN DAERAH
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6188/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/MENKES/SK/I/2010 Tahun 2010
  PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010
  INDUSTRI FARMASI
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/Per/VII/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DAN ANGKA KREDITNYA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
  PEDAGANG BESAR FARMASI
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tahun 2011
  JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PENYEHATAN UDARA DALAM RUANG RUMAH
• Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009
  PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/OT.140/1/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2010
  MODEL PEDOMAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 632/MENKES/SK/III/2011 Tahun 2011
  HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK TAHUN 2011
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 633/MENKES/SK/III/2011 Tahun 2011
  HARGA OBAT UNTUK PENGADAAN PEMERINTAH TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008
  REKAM MEDIS
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011
  PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
  PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011
  PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011
  PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
  PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011
  PEDOMAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
  PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2011
  POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TUGAS BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM, PENGUNGSIAN DAN BANTUAN KEMANUSIAAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  STANDAR FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  STANDAR KOMPETENSI BIDANG TEKNIS KEHUTANAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2010 Tahun 2010
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2010 Tahun 2010
  LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 Tahun 2010
  ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
• Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2005
  KOORDINASI PELAKSANAAN PENERTIBAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) YANG BEROPERASI DI JALUR HIJAU/TAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2007
  PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2007
  PENCABUTAN REKOMENDASI DAN PERIZINAN YANG PERNAH DIKELUARKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) YANG BERADA DI 6 (ENAM) LOKASI JALUR HIJAU/TAMAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tahun 2011
  PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA DEMONSTRATION ACTIVITIES REDD
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011
  REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 Tahun 2011
  USAHA PERIKANAN TANGKAP
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.140/7/2011 Tahun 2011
  PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN PEMBENTUKAN WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN WILAYAH SUNGAI
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.130/3/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/SR.130/4/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 06/PERMENTAN/SR.130/2/2011 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 Tahun 2011
  PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2011
  PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
• Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011
  RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tahun 2010
  ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 Tahun 2010
  LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 Tahun 2010
  PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
  HIGIENE SANITASI JASABOGA
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2006
  BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI BALI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007
  PEMAKAMAN
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2006
  PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007
  PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
• Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011
  TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2006
  PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2006
  SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2006
  PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
  PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS FISKAL BIDANG PEKERJAAN UMUM UNTUK KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011
  TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
• Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2011
  TATA CARA PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2011
  URAIAN JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2011
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2007
  SERTIFIKASI PROFESI KEPARIWISATAAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2007
  ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2007
  ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2007
  TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2007
  JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN, KURANG MAMPU DAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2007
  PEDOMAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2007
  PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2007
  BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN PERMAINAN KETANGKASAN MANUAL/MEKANIK/ELEKTRONIK
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2007
  PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM WADUK JELAMBAR SELUAS ± 7.571 M2 YANG TERLETAK DI KELURAHAN JELAMBAR BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTAMADYA JAKARTA BARAT
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 87 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KEOLAHRAGAAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PERTAMBANGAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2007
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE SITU/ PARKIR AIR KALI SUNTER HULU PONDOK RANGGON SELUAS ± 115.453 M2 YANG TERLETAK DI KELURAHAN PONDOK RANGGON, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PERTAMANAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2007
  PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 100 Tahun 2007
  PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAN INSTANSI/PENUNJANG LAINNYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2007
  PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA-BENDA BERHARGA SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2005
  PENGUASAAN PERENCANAAN / PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALUR MASS RAPID TRANSIT (MRT) KORIDOR LEBAK BULUS – KAMPUNG BANDAN, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, KOTAMADYA JAKARTA BARAT DAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2007
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN P EMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
• Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011
  PEMINDAHAN PUSAT PE MERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 478 Tahun 2006
  RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) TAMBAHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS PAGERUNGAN, DI BLOK KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP, PROVINSI JAWA TIMUR OLEH BP MIGAS-EMP KANGEAN LIMITED
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2011
  PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
  KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2005
  PEDOMAN PENETAPAN KELURAHAN PERCONTOHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tahun 2009
  PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011
  PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2011
  TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)
• Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004
  KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU
• Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0218 K/80/MEM/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2011
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2007
  AKREDITASI SEKOLAH, MADRASAH, DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
  PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2008 TENTANG HUTAN DESA
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.41/MENHUT-II/2011 TENTANG STANDAR FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  RENCANA KERJA (RENJA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2012
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGATURAN KELESTARIAN HUTAN DAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN DI WILAYAH PERUM PERHUTANI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tahun 2011
  PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1018/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011
  STRATEGI ADAPTASI SEKTOR KESEHATAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
  PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMKESMAS
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
  PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PELAYANAN PENGOBATAN THALASSAEMIA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-08/MEN/III/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP- 48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VII/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2010
  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) DHARMA JAYA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2011
  PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2011
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR LEBAK BULUS - BUNDARAN HOTEL INDONESIA
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor POL.3 Tahun 2005
  PEDOMAN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM MENGIKUTI PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2011
  JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2011
  TUNJANGAN KINERJA DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2011
  PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI EKS BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN PULOGADUNG DALAM MASA TRANSISI
• Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
  SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2007
  PERIZINAN PENYELENGGARAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) DAN SEJENISNYA YANG TELAH BEROPERASI SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2004
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 521/MENKES/SK/IV/2007 Tahun 2007
  HARGA OBAT GENERIK
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENKES/SK/V/2005 Tahun 2005
  PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2005
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010
  USAHA JASA PERJALANAN WISATA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007
  BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI KETEL UAP
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006
  PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
  PEDOMAN PEMANFAATAN HUTAN HAK
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN) TAHUN 2003 DAN 2004
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 042/MENKES/SK/I/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEWASPADAAN DINI (SKD) DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PENYAKIT MALARIA
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 043/MENKES/SK/I/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PELATIHAN MALARIA
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PENGOBATAN MALARIA
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 048/MENKES/SK/I/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL PADA MASYARAKAT AKIBAT BENCANA DAN KONFLIK
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG KESEHATAN
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 Tahun 2006
  STANDAR PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2006 Tahun 2006
  PEDOMAN PENGENDALIAN DEMAM TIFOID
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  STANDAR PROFESI BIDAN
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  STANDAR PROFESI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  STANDAR PROFESI TEKNISI ELEKTROMEDIS
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 372/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  STANDAR PROFESI SANITARIAN
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  STANDAR PROFESI GIZI
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1248/MENKES/PER/XII/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN PELAYANAN SIKLOTRON DI RUMAH SAKIT
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1249/MENKES/PER/XII/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PET-CT DI RUMAH SAKIT
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 Tahun 2008
  PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK)
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007
  PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12/MENKES/SK/I/2005 Tahun 2005
  HARGA JUAL OBAT GENERIK
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 Tahun 2006
  KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 275/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN SURVEILANS MALARIA
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/MENKES/SK/II/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 12/MENKES/SK/I/2005 TENTANG HARGA JUAL OBAT GENERIK
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  STANDAR PROFESI RADIOGRAFER
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 376/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  STANDAR PROFESI FISIOTERAPI
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
  STANDAR PROFESI PERAWAT GIGI
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/MENKES/SK/IV/2007 Tahun 2007
  KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN DARAH
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI RUMAH SAKIT
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011
  PEDOMAN BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/MENKES/SK/XI/2005 Tahun 2005
  ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN BAGI BANGSA INDONESIA
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2011 Tahun 2011
  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1415/MENKES/SK/X/2005 Tahun 2005
  KEBIJAKAN PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI KELUARGA
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1582/MENKES/SK/XI/2005 Tahun 2005
  PEDOMAN PENGENDALIAN FILARIASIS (PENYAKIT KAKI GAJAH)
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005 Tahun 2005
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/MENKES/SK/XII/2005 Tahun 2005
  PEDOMAN PENANGANAN BENCANA BIDANG KESEHATAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/8/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011
  PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
  PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011
  PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011
  PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011
  PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011
  PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011
  KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
  PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011
  PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011
  PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
  PAJAK DAERAH
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
• Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010
  PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tahun 2011
  BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005
  RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006
  PENANGGULANGAN HIV/AIDS
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/XI/2011 Tahun 2011
  JARINGAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tahun 2011
  TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011
  PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008
  PRAMUWISATA
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010
  PENYERTAAN MODAL DAERAH
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 494/MENKES/SK/VII/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN SATELIT UJI COBA PELAYANAN TERAPI RUMATAN METADON SERTA PEDOMAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.253/MEN/X/2011 Tahun 2011
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH DI KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 58/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI BANTENG (Bos javanicus) TAHUN 2010-2020
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011
  PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011
  PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
  PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011
  PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011
  WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011
  WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011
  WILAYAH ADMINISTRASI PULAU KAKABIA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2011
  PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011
  PEDOMAN MITIGASI BENCANA GUNUNG API, GERAKAN TANAH, GEMPA BUMI, DAN TSUNAMI
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
  KLASIFIKASI RUMAH SAKIT
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tahun 2011
  REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1949/MENKES/PER/IX/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN TEKNIS GELADI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011
  IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
• Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 7/PER/M.KUKM/IX/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI SKALA BESAR
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7416/MENHUT-VII/IPSDH/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN (REVISI I)
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/PERMENTAN/OT.140/7/2011 Tahun 2011
  PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/OT.140/7/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM RAS YANG BAIK
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
  PEWILAYAHAN SUMBER BIBIT
• Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011
  PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN APARATUR DAN NON APARATUR
• Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
• Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011
  PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011
  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
  REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
  REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
  REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK KE DALAM DAN KELUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011
  PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2011
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KONSERVASI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2011
  UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2012
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2011
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011
  PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2011 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PAJAK DAERAH DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS LAMA KE UNIT PELAKSANA TEKNIS BARU
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2010 TENTANG TEMPAT PARKIR UMUM DI LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2011
  URAIAN JABATAN DINAS PELAYANAN PAJAK
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2011
  PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2011
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011
  PEDOMAN PENYUSUNAN POLA PENJENJANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
• Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011
  PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2011
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LIMBAH LINGKUNGAN DAN AIR TANAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2011
  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
• Peraturan Bersama Menteri Diknas, Menteri Negara Pan Dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menkeu, Dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011
  PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2011
  PENGGUNAAN ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2011
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2011
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tahun 2010
  STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2010
  PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2011
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN KEBANTENAN (JALAN SEMPER TIMUR), KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2011
  PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W) KOTAMADYA JAKARTA UTARA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 78 Tahun 2011
  PANDUAN RANCANG KOTA KOMPLEKS THE SULTAN SEMANGGI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 151 Tahun 2010
  BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2010
  PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2010
  ELIMINASI MALARIA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2010
  PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2010
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2011
  PELAKSANAAN ONLINE SYSTEM ATAS PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHAWAJIB PAJAK PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2011
  PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010
  PAJAK PARKIR
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011
  PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2011
  PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN SISTEM MRT
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2011
  UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2011
  BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2011
  PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2011
  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2010
  PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 Tahun 2010
  PROSEDUR PENETAPAN OPERATOR BUS TRANSJAKARTA BUSWAY
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 174 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PELEBARAN JALAN TEMBUS JALAN BOULEVARD-JALAN PEGANGSAAN DUA, YANG TERLETAK DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, JALAN TEMBUS JALAN KELAPA GADING TIMUR SAMPAI DENGAN TERMINAL PULO GADUNG, YANG TERLETAK 01 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/PERMENTAN/OT.140/10/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2010
  KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 178 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE SITU/PARKIR AIR KALI SUNTER-HULU PONDOK RANGGON SELUAS ± 115.453 m2 YANG TERLETAK DIKELURAHAN PONDOK RANGGON, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 179 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN KALIBATA RAYA, YANG TERLETAK DI KELURAHAN RAWAJATI, KELURAHAN PENGADEGAN, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, KELURAHAN CILILITAN, KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 192 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 199 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM JOANG '45
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 2010
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GRAHA WISATA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 218 Tahun 2010
  GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 219 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI PROFIL SALURAN JATI KRAMAT DARI JALAN RAYA TARUM BARAT SAMPAI DENGAN KALI BUARAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2010
  PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN (DARI JALAN JENDERAL AHMAD YANI/BY PASS SAMPAI DENGAN JALAN BEKASI RAYA), KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR-UTARA
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009
  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI BALI TAHUN 2005-2025
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009
  PENANGGULANGAN RABIES
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 222 Tahun 2010
  PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BIAYA TOL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2010
  PEDOMAN PENDATAAN TENAGA HONORER
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PERIVII/2008 Tahun 2008
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2008
  PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008
  PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI PROVINSI JAWA TIMUR
• Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 Dan Nomor 20 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012
  PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Dan Nomor 12 Tahun 2009
  PEDOMAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS, BALAI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN RUMAH SAKIT DAERAH
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
  PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2007
  PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2007
  PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Kehutanan Nomor PER-23/MEN/XI/2007 Dan P.52/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
  PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN DI PUSKESMAS
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
• Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007
  PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI JAWA TIMUR
• Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007
  REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI JAWA TIMUR
• Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2007
  RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN SANTE PAR AQUA (SPA)
• Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007
  IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT BUKAN BERASAL DARI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON-B3) YANG BERNILAI EKONOMIS
• Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Dan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/M-IND/PER/3/2008 Dan 03/PB/M.KUKM/III/2008 Tahun 2008
  PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI HARGA KEDELE KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL TEMPE/TAHU
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1128 Tahun 2007
  PEMBERIAN DUKUNGAN DANA OPERASIONAL DAN PENGAMANAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK INSTANSI VERTIKAL KEPADA KODAM JAYA, POLDA METRO JAYA, ARMABAR, KORPS I TNI AU, KEJAKSAAN TINGGI, PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI DPA-SKPD DINAS TRAMTIB DAN LINMAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1148 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT TEKNIS PERSAMPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011
  PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2007
  PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KEBERSIHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007
  PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PEMAKAIAN FASILITAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PERUMAHAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PEKERJAAN UMUM
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2006
  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2005
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2007
  PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
• Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 22 Tahun 2008
  RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2009
  PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006
  PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
• Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG GARIS SEMPADAN (ROOILYN) DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2006
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
• Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 124 Tahun 2007
  PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2007
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 125 Tahun 2007
  PEMBERIAN DANA PEMBINAAN BAGI LEMBAGA KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.66/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 7.330 (TUJUH RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.70/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 2.280 (DUA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.71/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 3.185 (TIGA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN BIAK NUMFOR, PROVINSI PAPUA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.91/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 375 (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 118/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 327,73 (TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH KOMA TUJUH PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
• Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011
  RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  6 (ENAM) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/PERMENTAN/OT.140/11/2011 Tahun 2011
  LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG PERTANIAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.278/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 26.165 (DUA PULUH ENAM RIBU SERATUS ENAM PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.279/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 8.100 (DELAPAN RIBU SERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN PINRANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.280/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 19.660 (SEMBILAN BELAS RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.281/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 4.180 (EMPAT RIBU SERATUS DELAPAN PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2012
  UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2012
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.607/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN SELUAS ± 7.563 (TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.407/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 7.270 (TUJUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, PROVINSI SULAWESI UTARA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.408/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 12.045 (DUA BELAS RIBU EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN, PROVINSI SULAWESI UTARA
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 486 Tahun 2007
  PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 520 Tahun 2007
  PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA ORGANISASI PEMERINTAH/NON PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007
• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 623 Tahun 2007
  PEMBENTUKAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
• Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012
  HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.406/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 7.950 (TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2306/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011
  PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA INSTALASI ELEKTRIKAL RUMAH SAKIT
• Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008
  TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA
• Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2007
  IZIN USAHA KEPARIWISATAAN
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.13 Tahun 2010
  BATAS KAWASAN KEBISINGAN DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2011
  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2011
  PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.405/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 2.380 (DUA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, PROVINSI SULAWESI UTARA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.450/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
  PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 4.700 (EMPAT RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR DI KABUPATEN MINAHASA, PROVINSI SULAWESI UTARA
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008
  ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005
  PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006
  PESTA KESENIAN BALI

SEJARAH

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tahun 2009
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
  PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
  PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
  PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ...
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-III/2005 Tahun 2005
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 Tahun 2004
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  PEMERINTAHAN DAERAH
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ...
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
  PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
  PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
  PEMERINTAHAN DAERAH
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999
  PEMILIHAN UMUM
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWAARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANGPEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN RAKYATSEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
  PEMERINTAHAN DESA
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
  POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
  PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
  POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
  PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM