Masuk
Daftar
Ikuti kami:
en.hukumonline.com
Tentang Kami
Produk dan Jasa
Awal
Berita
Profesi
Bisnis
Pidana
Perdata
Internasional
Tata Negara
Ketenagakerjaan
Pusat Data
Klinik
Hukum Pidana
Hukum Perdata
Buruh & Tenaga Kerja
Hukum Keluarga dan Waris
Hukum Perusahaan
Ilmu Hukum
Bisnis & Investasi
Hak Kekayaan Intelektual
Perlindungan Konsumen
Kenegaraan
Hak Asasi Manusia
Telekomunikasi & Teknologi
Talks
Upcoming events
FAQ
Berita Terbaru
Pengadilan akan Diberi Wewenang Bubarkan Ormas
[23/02/12]
Promosi Salim sebagai Kajati Kaltim Dipertanyakan
[22/02/12]
IAPI Keberatan Sanksi Pidana Bagi Akuntan Publik
[22/02/12]
Putusan PK Joko Tjandra Diwarnai Dissenting
[22/02/12]
Angelina dan Rosa Akan Dikonfrontasi
[22/02/12]
RUU Ratifikasi MLA Dengan Hong Kong Disetujui
[22/02/12]
Uji Kepatutan Calon Anggota BPK Dimulai
[22/02/12]
Anggota DPR Usulkan Penambahan Petugas LP Kerobokan
[22/02/12]
Sekjen DPR Dicecar Soal Rangkap Jabatan
[22/02/12]
John Kei akan Ajukan Praperadilan
[22/02/12]
Root
Peraturan
Undang-Undang (UU)
2004
PUSAT DATA
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Title
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Sub Title
PEMERINTAHAN DAERAH
Jenis Peraturan
uu
Tahun
2004
Nomor
32
Date
2004-10-15 00:00:00
Tanggal berlaku
2004-10-15 00:00:00
Pengumuman
lembaran-negara
Nomor Pengumuman
125
Tahun Pengumuman
2004
Jenis Tambahan Pengumuman
tambahan-lembaran-negara
Nomor Tambahan Pengumuman
4437
Keywords
otonomi daerah, desentralisasi
Document Amount
1
Status
1
DOKUMEN
Undang-Undang No.32 Tahun 2004
396kB
LOKASI
Otonomi Daerah
2004
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
PERATURAN PELAKSANA
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2009
PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERT/SR.120/2/2006 Tahun 2006
SYARAT PENAMAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135K/81/MEM/2005 Tahun 2005
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2005
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2008
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2008
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2008
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KESEHATAN
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/OT.140/2/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.31-346 Tahun 2007
PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 156 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 283 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEISTIMEWAAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008
TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2821K/80/MEM/2007 Tahun 2007
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2008
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/II/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENYAJIAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/8/2006 Tahun 2006
PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007
PERUBAHAN BATAS WlLAYAH KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH TAHUN 2009
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PEMBENTUKAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008
KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN PERUMAHAN SWADAYA MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
PERLINDUNGAN HUTAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-10/MEN/V/2005 Tahun 2005
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA KERJA KONSILIASI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2005
PEDOMAN PENETAPAN NILAI GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/MENHUT-V/2010 Tahun 2010
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 87 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN FATMAWATI DARI JALAN TB. SIMATUPANG SAMPAI DENGAN JALAN LAPANGAN GOLF RS. FATMAWATI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/I/2005 Tahun 2005
TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2005
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENCATATAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INPORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2005
PROGRAM IMPLEMENTASI HEMAT ENERGI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.31/Menhut-II/2005 TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DAN KEMATIAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK DI LUAR JAM KERJA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
PEMERINTAHAN ACEH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (e-PROCUREMENT)
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006
AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tahun 2006
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (KSNP-SPP)
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2006
PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007
STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN STIMULAN UNTUK PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO / LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2006
PEDOMAN PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN (KUDR)
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007
BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005 Tahun 2005
KETENTUAN EKSPOR KOPI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI/KOTA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/I/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENGGUNAAN METODA STATISTIKA KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2008 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PANDUAN PENANAMAN SATU ORANG SATU POHON (ONE MAN ONE TREE)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERMAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DIDAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2008
RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 Tahun 2009
ACUAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2008 Tahun 2008
PENETAPAN KENAIKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIBAGIHASILKAN TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008
PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008
TATA CARA KONSULTASI DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ATAS RENCANA PERSETUJUAN INTERNASIONAL, RENCANA PEMBENTUKAN UNDAN-UNDANG DAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PEMERINTAHAN ACEH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009
PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2009
NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 Tahun 2009
ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG MENJADI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008
MEKANISME PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008
HUBUNGAN KERJA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR...
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008
PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BAGI ANGGOTA DAN JAJARAN SEKRETARIAT BAWASLU, PANWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS PEMILU LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI
Peraturan Bersama MENDAGRI, MENPU, MENKOMINFO, dan Kepala BKPM Nomor 18, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan 3/P/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009
PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENYELENGGRAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
PENYELENGGARAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK PUSAT PEMBIAYAN PEMBANGUNAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2007 Tahun 2007
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 Tahun 2006
PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2008 Tahun 2008
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2008 Tahun 2008
PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.2/PMK.07/2008 Tahun 2008
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.3/PMK.07/2008 Tahun 2008
PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008
TATA LAKSANA LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/V/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009
TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DIPROVINSI RIAU
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DIPROVINSI PAPUA BARAT
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN YAPEN WAROPEN MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI WILAYAH KOTA PARIAMAN KE NAGARI PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009
DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2007-2012
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009
PEDOMAN PENENTUAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009
STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2009 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/MENHUT-II/2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT II/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
HUTAN TANAM HASIL REHABILITASI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 Tahun 2007
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
PEDOMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILHIAN UMUM PROVINSI,PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/Menhut-II/2006 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/Kpts-II/95 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2009 Tahun 2009
PENETAPAN ALOKASI DANA TAMBAHAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2008 KABUPATEN MANOKWARI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2009 Tahun 2009
PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI KURANG BAYAR DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2008 Tahun 2008
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2008 Tahun 2008
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009
PROGRAM ADIPURA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008
TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN OBAT TRADISIONAL/JAMU
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009
PENGAKHIRAN MASA TUGAS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH...
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PETERNAKAN SAPI DAN BABI
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN RUMPUT LAUT
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KELAPA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN DAGING
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KEDELAI
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2008
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI CARBON BLACK
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BESI
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TAHUN 2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU SEBELUM JANGKA WAKTU IZIN BERAKHIR
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2009 Tahun 2009
PEDOMAN UMUM PENILAIAN LOMBA PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM (PKA)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.52/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2009
KELANCARAN DAN SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU 2009
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.474/Menhut-VII/2004 Tahun 2004
RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENJA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.55/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM PT. MANCARAYA AGRO MANDIRI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 97.820 (SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.83/Menhut-II/2005 Tahun 2005
PENUNJUKAN KELOMPOK HUTAN SUNGAI MERANTI - SUNGAI KAPAS DI PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELUAS ± 101.355 (SERATUS SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) HEKTAR UNTUK ARAHAN LOKASI RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.104/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. PUTRA RIAU PERKASA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 15.640 (LIMA BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2009
JAM MASUK SEKOLAH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR PRODUK KAYU ULIN OLAHAN (PROKALINO)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2009
HARI LIBUR DALAM RANGKA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Menteri Keuangan Nomor P.31/Menhut-II/2009 Tahun 2009
AKTA BURU DAN TATA CARA PERMOHONAN AKTA BURU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor P.32/Menhut-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTkRHL-DAS)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009
TARIF PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007
LAMBANG DAERAH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tahun 2009
PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 Tahun 2009
JENIS INDUSTRI YANG MENGOLAH DAN MENGHASILKAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) DAN JENIS INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2009 Tahun 2009
PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUANG
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009
PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
PELAYANAN PUBLIK
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM AHLI EKONOMI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2009
PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2009
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENILAIAN DOKUMEN UPAYAH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYAH PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL DAN UPL) KEPADA KEPALA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (KPLH) KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2007
ALAT PEMBAYARAN UNTUK PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI BUSWAY
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.477/Menhut-V/2005 Tahun 2005
PEMBINA KHUSUS PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN, DAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI, HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI DAN LUAR KAWASAN HUTAN
Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER (MICROCELL) PADA PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009
PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2009
PELAYANAN TERPADU PEMBAYARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BANK
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2009
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2009
LOKASI SEMENTARA USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA SAWIT
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/4/2009 Tahun 2009
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.140/4/2009 Tahun 2009
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PAKAN
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009
TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2009
PEDOMAN TEKNIS PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2009
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2009
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2009
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TERTENTU
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009
SISTEM KESEHATAN DAERAH
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2008
PEMBENTUKKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2007
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2007
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA REGIONAL, CABANG DAN RANTING
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2007
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 78 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH DI PROVINSI BANGKA BELITUNG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009
PETUNJUK IZIN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tahun 2005
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KESEHATAN
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS FISKAL BIDANG PEKERJAAN UMUM UNTUK KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009 Tahun 2009
PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009
BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009
PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2009
PETA ARAHAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA UNTUK PENEMPATAN ANTENA MAKRO SELULAR (MACROCELL)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009
TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009
PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2008
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2008
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TEMBUS DARI JALAN LODAN-JALAN MANGGA DUA YANG TERLETAK DI KELURAHAN ANCOL. KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Mentari Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN SEJAJAR REL KERETA API JAKARTA-TANGGERANG DARI JALAN DURI KOSAMBI SAMPAI DENGAN JALAN DHARMA GRAHA KELURAHAN CENGKARENG, KECAMATAN CENGKARENG DAN KELURAHAN SEMANAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KOMISI PENILAI ANALIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2009
PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TRACE LAHAN SALURAN PHB SENTRA PRIMER BARAT KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2009
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2009
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2009
PENGGUNAAN/PENGELOLAAN BARANG DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA 13 BLOK RUMAH SEWA BERTINGKAT PENJARINGAN BERIKUT FASILITASNYA DI JALAN TANAH PASIR, KELURAHAN PENJARINGAN, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2008
URAIAN TUGAS SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DILINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2008
URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN URAIAN TUGAS URUSAN DAN SUBSEKSI PADA KANTOR PERTANAHAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2009
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KAS
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PERBENDAHARAAN DAN KAS
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST), WADUK DAN FASILITASNYA, ASPHALT MIXING PLANT (AMP), PERUNTUKAN HIJAU UMUM (PHU) SERTA PRASARANA DAN SARANA PENUNJANG ATAS TANAH SELUAS ± 148 HA YANG TERLETAK DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2009
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2009
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2009
PANDUAN RANCANGAN KOTA KORIDOR SATRIO, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2009
PENYESUAIAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS DAN BADAN DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG BARU
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2009
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 45 Tahun 2009
DUKUNGAN ALOKASI ANGGARAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA SELATAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA PUSAT DAN JAKARTA TIMUR
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA UTARA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN NON GRUP
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PEDOMAN KEGIATAN KERJASAMA USAHA PERUM PERHUTANI DALAM KAWASAN HUTAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA ATAU BERODA TIGA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN GRUP
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN WAJIB PAJAK GRUP
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 544/KPTS-II/1991 TANGGAL 16 AGUSTUS 1991 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. BINA MAHAWANA WISESA ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 120.500 (SERATUS DUA PULUH RIBU LIMA RATUS) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.20/Menhut-II/2005 Tahun 2005
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 17/KPTS-II/1993 TANGGAL 27 JANUARI 1993 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. PRIMA BUMI SAKTI DAYA ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 44.700 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR DI PROVINSI MALUKU
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2005 Tahun 2005
PENETAPAN KAWASAN HUTAN SENKILAU YANG TERLETAK DI WILAYAH KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, SELUAS 8.114,00 (DELAPAN RIBU SERATUS EMPAT BELAS) HEKTAR SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI TETAP
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN GRUP DAN INSIDENTIL
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN NON GRUP
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA BARAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK PARKIR DAN PAJAK DAERAH LAINNYA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. RIAU INDO AGROPALMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 9.570 (SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.72/Menhut-VI/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.414/Menhut-VI2006 TENTANG PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2007 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.102/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. SATRIA PERKASA AGUNG ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 11.830 (SEBELAS RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.103/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.455/MENHUT-II/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 13/KPTS-IV/1987 TANGGAL 12 JANUARI 1987 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT RIMBA KARYA INDAH SELUAS ± 48.000 (EMPAT PULUH DELAPAN RIBU) HEKTAR DI PROVINSI JAMBI
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009
URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DAPAT DIDEKONSENTRASIKAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.187/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT.HARAPAN KALTIM LESTARI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 44.430 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DARI IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU DARI PENYIAPAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.255/VL-BPHA/2006 Tahun 2006
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2007 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH UNTUK MASING-MASING PROVINSI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 Tahun 2009
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.192/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. KARYA WIJAYA SUKSES ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 22.320 (DUA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.432/VI-BPHA/2008 Tahun 2008
PENETAPAN JATAH PRODUKSI KAYU BULAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2009 YANG BERASAL DARI I UPHHK - HPH YANG SAH DI SETIAP PROVINSI
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tahun 2009
STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI
Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.4/V-SET/2008 Tahun 2008
PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP) UNTUK MENGEKSPOR BENIH Accacia mangium SEBANYAK 305,9 KG KE MALAYSIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.316/Menhut-II/2005 Tahun 2005
PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN REGISTER 47 SELUAS ± 12.500 (DUA BELAS RIBU LIMA RATUS) HEKTAR PADA KELOMPOK HUTAN WAY TERUSAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROPINSI LAMPUNG SEBAGAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/MENHUT-VI/2005 Tahun 2005
PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA NASIONAL PERIODE TAHUN 2006 YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI YANG DIBEBANI IUPHHK YANG SAH
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.375/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 418/KPTS-II/1994 TANGGAL 19 SEPTEMBER 1994 TENTANG PERPANJANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN PT. SUMALINDO LESTARI JAYA I (D/H PT. GONPU INDONESIA) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tahun 2009
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI, DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2004 Tahun 2004
5 (LIMA) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menhut-II/2004 Tahun 2004
PENERIMA PENGHARGAAN LOMBA PENGHIJAUAN KONSERVASI ALAM
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 Tahun 2009
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 48/MENHUT-II/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU IZIN PEMANFAATAN KAYU
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.21/MENHUT-V/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.22/MENHUT-V/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 Tahun 2009
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MASING-MASING DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.18/Menhut-VI/2006 Tahun 2006
PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI DI PULAU JAWA UNTUK PERIODE TAHUN 2006
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.01/VI-SET/2008 Tahun 2008
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PROPOSAL TEKNIS PEROHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 Tahun 2005
PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN TERHADAP HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2005 Tahun 2005
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 246/KPTS-II/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTSII/1995 TENTANG PENGATURAN TATA RUANG HUTAN TANAMAN INDUSTRI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 300/KPTS-II/2003 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2004 TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.03/VI-BPHA/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR P.01/VI-SET/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PROPOSAL TEKNIS PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.01/V-PTH/2008 Tahun 2008
TATA CARA PENETAPAN PENGADA DAN/ATAU PENGEDAR BENIH DAN/ ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR FRUIT AND VEGETABLES)
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2009
PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN AREA MONUMEN NASIONAL KEPADA WALIKOTA JAKARTA PUSAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIALORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.127/Menhut-II/2005 Tahun 2005
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR 503/00383/SK/V/2002 TANGGAL 5 FEBRUARI 2002 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP GUNUNG DUREN, KECAMATAN DENDANG, KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.57 Tahun 2009
RENCANA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2010
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.59 Tahun 2009
RENCANA OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2009 (1430 H)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tahun 2008
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2009
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2009
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009
BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
TANDA TERA TAHUN 2010
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KOMODITI EKSPOR STANDARD INDONESIAN RUBBER YANG DIPERDAGANGKAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2009 Tahun 2009
TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/149/I/2010 Tahun 2010
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika Nomor 20/IATT/PER/10/2007 Tahun 2007
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AKI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH (LEAD-ACID BATTERIES FOR VEHICLE) (SNI 09-0038-1999) DI PABRIK
Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 028/KMA/III/2009 Tahun 2009
KETENTUAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN/WAKIL KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010
PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PERAGAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PEDOMAN ZONASI TAMAN NASIONAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.149/Menhut-II/2004 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENAGIHAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 300/KPTS-II/2003 TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2004 DAN NOMOR P.28/MENHUT-II/2005
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2006 Tahun 2006
PEDOMAN PENLAIAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN) TAHUN 2003 DAN 2004
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
STANDARD BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU PENYIAPAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-66.KP.04.04 Tahun 2009
PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.03/MEN/III/2008 TENTANG PERAN SERTA BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2005 Tahun 2005
STANDAR SISTEM SILVIKULTUR PADA HUTAN ALAM TANAH KERING DAN ATAU HUTAN ALAM TANAH BASAH/RAWA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tahun 2009
PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2004 Tahun 2004
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009 Tahun 2009
PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PERMENTAN/OT.160/6/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/OT.140/7/2009 Tahun 2009
PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2010
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2010
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2009
MONITORING PEMBERITAAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI APLIKASI KLIPING MEDIA
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2009
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009
BATAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009
STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009
TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009
SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 Tahun 2009
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2010
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2010
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Bersama Mendagri, Menkumham, Mendag, Menakertrans, dan Kepala BKPM Nomor 69, M.HH-08.AH.01.01.2009, 60/M-DAG/PER/12/2009, PER.30/MEN/XII/2009, 10 Tahun 2009
PERCEPATAN PELAYANAN PERZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009
DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DANAU DAN/ATAU WADUK
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
KETENTUAN EKSPOR KOPI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
UNIT KERJA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
PENILAIAN TERHADAP UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2009
PANDUAN RANCANG KOTA PANTAI INDAH KAPUK UTARA - BARAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2009
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENSIUNAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009
BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009
PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2009
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERSTRUKTUR
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009
STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
RENCANA KERJA (RENJA) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2010
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/III/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 18/PER/M.KUMK/VII/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009
PEDOMAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI DAERAH
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (GOOD HANDLING PRACTICES)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2009
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TOL CAKUNG CILINCING SISI BARAT (DAR| FLY OVER CENTRA PRIMER TIMUR SAMPAI DENGAN JALAN RAYA BEKASI) YANG TERLETAK DI KELURAHAN PULO GEBANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN PANJANG (DARI TOL JAKARTA MERAK SAMPAI DENGAN JALAN KELAPA DUA) YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON JERUK, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 165 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1944 K/30/MEM/2009 Tahun 2009
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
8 (DELAPAN) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.01/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2009
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2010
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KEHUTANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tahun 2010
TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/MENKES/146/I/2010 Tahun 2010
HARGA OBAT GENERIK
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Tahun 2010
KEWAJIBAN MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2009
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2010 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 Tahun 2009
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PERUMAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KAWASAN INDUSTRI
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2010 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2010 DI PROVINSI RIAU
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 Tahun 2010
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 Tahun 2009
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2009
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN RAYA BOGOR (DARI PEREMPATAN CILILITAN SAMPAI DENGAN FLY OVER PASAR REBO) YANG TERLETAK DI KELURAHAN KRAMAT JATI, KECAMATAN KRAMAT JATI DAN KELURAHAN RAMBUTAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TRACE KALI CAKUNG-PULOGEBANG, KELURAHAN PULOGEBANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 347/KEP/HK/2009 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2009
PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN RASIONALISASI/EFISIENSI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS/REKOMENDASI BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 420/KMK.07/2009 Tahun 2009
PENETAPAN DAERAH-DAERAH BERPRESTASI TAHUN 2009
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 437/KEP/M.KOMINFO/12/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 TENTANG PENETAPAN WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 Tahun 2009
PEDOMAN STANDAR MINIMAL DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009 Tahun 2009
METODE PENYULUHAN PERTANIAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010
PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.372/MEN/XI/2009 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2010-2014
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010
PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN ATAU MESIN
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010
TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009
BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009
BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009
PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PENYEIMBANG TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
TATA CARA PENGENAAN, PENAGIHAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/3/2010 Tahun 2010
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/02/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/PERMENTAN/OT.140/1/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/PP.410/1/2010 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/1/2010 Tahun 2010
PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK RUMINANSIA BESAR
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/OT.140/2/2010 Tahun 2010
PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/OT.140/2/2010 Tahun 2010
PEMASUKAN HEWAN BABI DAN PRODUKNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2010
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI MINYAK GORENG
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010
TATA CARA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010
NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-V/2008 Tahun 2008
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 45/MENHUT-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 151/MENHUT-II/2003 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA LIMA TAHUN, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.23/Menhut-II/2005 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.101/MENHUT-II/2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN UNTUK PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
KRITERIA DAN STANDAR INVENTARISASI HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II 2010 Tahun 2010
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENGELOLAAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
PENETAPAN HARGA DASAR LELANG HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.15/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
PENETAPAN BESARNYA BIAYA PENGGANTI PROSES LELANG HASIL HUTAN KAYU TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.450/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 445/KPTS-II/2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 124/KPTS-II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 Tahun 2009
TATACARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 Tahun 2010
PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN UNIT PENANGANAN DAGING (MEAT CUTTING PLANT)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
SISTEM INFORMASI KEHUTANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 DAN PERUBAHANNYA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2010 Tahun 2010
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009 Tahun 2009
ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2009 Tahun 2009
RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM KEPADA 14 DAERAH PEMEKARAN BESERTA INDUKNYA TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI GULA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009
TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2010
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2010
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 45/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN
Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2006 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/VIII/2006 Tahun 2006
PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 25/PER/M.KUKM/V/2007 Tahun 2007
PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI FUNGSIONAL
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 28/PER/M.KUKM/VII/2007 Tahun 2007
PEDOMAN PROGRAM SARJANA PENCIPTA KERJA MANDIRI (PROSPEK MANDIRI)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, EKOLABEL, PRODUKSI BERSIH, DAN TEKNOLOGI BERWAWASAN LINGKUNGAN DI DAERAH
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN STANDAR KOMPETENSI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2010 Tahun 2010
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2010
PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/2007 Tahun 2007
PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2007 Tahun 2007
PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.75 Tahun 2009
RENCANA INDUK PELABUHAN LOK TUAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009
RENCANA INDUK PELABUHAN BATAM
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009
PENGELOLAAN HALON
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010
TATA LAKSANA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 247/DIRJEN/2008 Tahun 2008
WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI (WPUT) BEBAN KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL (KKPU) TELEKOMUNIKASI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-820/MEN/XII/2006 Tahun 2006
PEDOMAN SIAP TERIMA PENEMPATAN (STP) TRANSMIGRAN
Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor 260/DIRJEN/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR 247/DIRJEN/2008 TENTANG WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI (WPUT) BEBAN KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL (KKPU) TELEKOMUNIKASI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 166 Tahun 2009
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 176 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS, PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/KEP.1665-BANGSOS/2009 Tahun 2009
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/108/2009 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/05/2006 Tahun 2006
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KOMPETISI ANTAR KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/031/M.PAN/3/2007 Tahun 2007
KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2007-2009
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2009
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/32/M.PAN/09/2006 Tahun 2006
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KOMPETISI ANTAR KOTAMADYA KABUPATEN ADMINISTRASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2010 Tahun 2010
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAGI PROVINSI DKI JAKARTA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010
SAINTIFIKASI JAMU DALAM PENELITIAN BERBASIS PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBERI PINJAMAN DALAM NEGERI
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010
TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010
TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2010
PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2010
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010
CETAK BIRU PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN TAHUN 2010-2030
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009
PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008
PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 Tahun 2006
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010
TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010
PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2008 TENTANG HUTAN DESA
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2010
PENYEENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2010
PENGATURAN TEMPAT DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2010
PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PAJAK PENGHASILAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA KOORDINASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2010
PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN MUTU PRODUK HASIL INDUSTRI
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2010
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK MRT JAKARTA DENGAN PENDEKATAN LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010
DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2009 TENTANG HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PERMOHONAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN TAMAN BURU
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
SURAT IZIN BERBURU DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN BERBURU
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PENGGOLONGAN DAN TATA CARA PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.33/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN TAHUN 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010
ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/3/2010 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010
PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010
KERJA SAMA PEMERINTAH ACEH DENGAN LEMBAGA ATAU BADAN DI LUAR NEGERI
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2008
PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/UM.001/MKP/2007 Tahun 2007
KRITERIA DAN PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42 Dan 40 Tahun 2009
PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PERMUSEUMAN
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.46/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENULISAN SEJARAH LOKAL
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PEMETAAN SEJARAH
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 Tahun 2009
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006
TATA CARA PENGUKURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010
BADAN USAHA MILIK DESA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.14/MENHUT-V/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 Tahun 2010
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007
SISTEM PERENCANAAN TAHUNAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010
PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 Tahun 2010
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI VINYL CHLORIDE MONOMER DAN POLY VINYL CHLORIDE
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 Dan 41 Tahun 2009
PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.48/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENINGGALAN BAWAH AIR
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/VII/2010 Tahun 2010
OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2009
PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BUS KOTA KELAS EKONOMI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL BAGI KARANG TARUNA DI 267 (DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH) KELURAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PEMBINAAN ROHANI PEGAWAI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN DENPASAR DARI JALAN PROF. DR. SATRIO SAMPAI DENGAN JALAN PEDURENAN (GEDUNG DHARMA WANITA) YANG TERLETAK DI KELURAHAN KARET KUNINGAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE JALAN AKSES MARUNDA (JEMBATAN BLENCONG SAMPAI DENGAN BATAS DKI JAKARTA) YANG TERLETAK DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON (ONE BILLION INDONESIAN TREES)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 Tahun 2010
PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES)
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Dan 162/MENKES/PB/I/2010 Tahun 2010
PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2010
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN SEJAJAR REL KA SERPONG-JAKARTA FLY OVER PERMATA HIJAU SAMPAI DENGAN JALAN CILEDUG RAYA YANG TERLETAK DI KELURAHAN GROGOL SELATAN, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE SIMPANG SIMPRUG GARDEN DARI JALAN TEUKU NYAK ARIF SAMPAI DENGAN FLY OVER PERMATA HIJAU YANG TERLETAK DI KELURAHAN GROGOL SELATAN, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2009
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN PURI MUTIARA/JALAN BENDA YANG TERLETAK DI KELURAHAN CIPETE SELATAN/CILANDAK TIMUR, KECAMATAN CILANDAK/PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE PENYEMPURNAAN JALAN TALI RAYA DAN JALAN KEMANGGISAN UTAMA TERLETAK DI KELURAHAN SLIPI, KOTA BAMBU SELATAN, KEMANGGISAN, KECAMATAN PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN LATUHARHARY SAMPAI DENGAN JALAN TAMBAK YANG TERLETAK DI KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TEMBUS DARI JALAN PENATARAN SAMPAI DENGAN JALAN TAMBAK YANG TERLETAK DI KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2010
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 158 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN DAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA KARYA WANITA HARAPAN MULIA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI METROLOGI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA KHUSNUL KHOTIMAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 79 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 80 Tahun 2010
STANDARDISASI KENDARAAN DINAS
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008
BUKU
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2006
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2006
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/6/2010 Tahun 2010
PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
IZIN PRODUKSI KOSMETIKA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
NOTIFIKASI KOSMETIKA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tahun 2010
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 173 Tahun 2009
PELAKSANAAN TUGAS MASA TRANSISI UNIT PELAKSANA MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI TEKSTIL
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TRACE KALI TANJUNGAN DARI TEGAL ALUR SAMPAI DENGAN JALAN KAMAL MUARA, KELURAHAN TEGAL ALUR, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/MENHUT-V/2010 Tahun 2010
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2010
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
POLA UMUM, KRITERIA, DAN STANDAR REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PELAYANAN PERBENDAHARAAN DAN KAS
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 Tahun 2010
PEDOMAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2009
PELAYANAN FASILITAS PERBAIKAN KAPAL (DOCKING) DI KAWASAN BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2009
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010
PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010
SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tahun 2009
DISEMINASI INFORMASI NASIONAL OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tahun 2009
TATA CARA DAN PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tahun 2009
KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan 12 Tahun 2010
SINKRONISASI PELAKSANAAN TEMPAT PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
PENYALURAN ALAT KESEHATAN
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010
ACUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN TAPAK
Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 Tahun 2010
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU AFILIASI DALAM USAHA JASA PERTAMBANGAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 102/M-IND/PER/9/2010, 16, PER.13/MEN/IX/2010, 48, PER-04/MBU/2010 Tahun 2010
PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 47/M-IND/PER/7/2008, NOMOR 23 TAHUN 2008, NOMOR Per.13/MEN/VII/2008, NOMOR 35 TAHUN 2008, NOMOR PER-03/MBU/08 TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA-BALI
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010
PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010
PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2010
PEMASANGAN JARINGAN UTILITAS PADA LOKASI STRATEGIS
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2010
PEMANFAATAN AIR PADA KAWASAN SENTRAL BISNIS
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2010
PEMBERIAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 Tahun 2008
SADAR WISATA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOREK API GAS SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/7/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK-TANGKI AIR SILINDER VERTIKALPOLIETILENA (PE) SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 123/PDN/KEP/10/2010 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2010
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2006
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN BUAH–BUAHAN DAN/ATAU SAYURAN
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006
PEDOMAN UMUM STANDARDISASI KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2009
TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN
Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/533/TK.T/2009 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/KEP.506-HUK/2009 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 217/KEP/2009 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2006
PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2006
PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2006
PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006
PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006
PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006
PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2006
PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA DI PROVINSI BENGKULU
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2006
PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTkRHL-DAS)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.03/MENHUT-II/2005 JO. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.05/MENHUT-II/2006 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) DAN ATAU PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HTI) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-II/2008 Tahun 2008
OPTIMALISASI PERUNTUKAN AREAL HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010
PERIZINAN RUMAH SAKIT
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010
PENGGUNAAN KARTU MENUJU SEHAT (KMS) BAGI BALITA
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 Tahun 2010
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 Tahun 2010
PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2010 Tahun 2010
PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1195/MENKES/SK/VIII/2010 Tahun 2010
LEMBAGA/BADAN AKREDITASI RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 Tahun 2010
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2005
PELAKSANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN KAWASAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010
BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/MENKES/PER/II/2010 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DAN PENEMPATAN DOKTER PASCA INTERNSIP
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
PENGENDALIAN VEKTOR
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
LABORATORIUM KLINIK
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/095/I/2010 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2010 Tahun 2010
TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2010 Tahun 2010
PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 60 (ENAM PULUH) GROSS TONNAGE KEPADA GUBERNUR
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010 Tahun 2010
PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010
PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 Tahun 2009
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 Tahun 2009
TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 Tahun 2010
PENGADAAN DAN PEREDARAN PAKAN IKAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 Tahun 2009
SKALA USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2009 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 Tahun 2009
PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/PER/10/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2009 Tahun 2009
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2010 Tahun 2010
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2009 Tahun 2009
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.04/MEN/2003 TENTANG PERSYARATAN PENGELUARAN NENER (BENIH BANDENG) DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2010 Tahun 2010
PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (TUGAS PEMBANTUAN) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2007 Tahun 2007
PENGADAAN DAN PENYALURAN BENIH IKAN YANG DIBERIKAN BANTUAN SELISIH HARGA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
TANDA TERA TAHUN 2011
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/11/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2010
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2011
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.07/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2006 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA LAUT
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007
TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2010
PEMBERIAN IZIN ATAU REKOMENDASI PENGUMPULAN UANG DAN/ATAU BARANG
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2011
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2010
PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2010
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYEDIA DAN PENYALUR PRAMUWISMA
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659/MENKES/PER/VIII/2009 Tahun 2009
RUMAH SAKIT INDONESIA KELAS DUNIA
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 Tahun 2007
KEADAAN KRITIS YANG MEMBAHAYAKAN ATAU DAPAT MEMBAHAYAKAN SEDIAAN IKAN, SPESIES IKAN ATAU LAHAN PEMBUDIDAYAAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 Tahun 2009
MITRA BAHARI
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2009 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAN INSTANSI/ PENUNJANG LAINNYA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2010
PENGGUNAAN BIAYA PENGENDALIAN TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PERAWATAN GEDUNG, JALAN, JEMBATAN, TAMAN, SALURAN DAN LAIN-LAIN SERTA JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG MILIKI/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH
Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 295/12/X/2009 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2010 DI PROVINSI GORONTALO
Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 458/KEP.GUB/DISOSNAKERTRANS/2009 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) JAMBI TAHUN 2010
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/OT.140/3/2010 Tahun 2010
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0487/KUM/2009 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.551/2009 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 442 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2010 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/681/III.05/HK/2009 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) LAMPUNG TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 396 Tahun 2009
PENETAPAN ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) SEKTORAL/SUB SEKTORAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 187 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2010
BIAYA PENGELOLAAN LABU DARAH
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2010
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 288 Tahun 2010
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PATOKAN HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH PEKERJAAN BIDANG/JASA PEMBORONGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 311 Tahun 2010
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2010
Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3988/XII Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 561/506/DISNAKERTRANS/G.ST/2009 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 740/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010
Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 561/4894/K Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.83 Tahun 2009
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG TRANSPORTASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2006 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2006 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
PENYEDIAAN NUSANTARA INTERNET EXCHANGE UNTUK LAYANAN INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010 Tahun 2010
PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010
PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010
PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010
PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2006 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HASIL PERIKANAN
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010
PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tahun 2008
USAHA PERIKANAN TANGKAP
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2006 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 Tahun 2007
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 Tahun 2008
PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2006 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.07/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2006 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 Tahun 2005
PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 Tahun 2006
USAHA PERIKANAN TANGKAP
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2007 Tahun 2007
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2007 Tahun 2007
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PEDOMAN REKLAMASI HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.24/MENHUT-II/2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 Tahun 2007
PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.05/MEN/2008 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 Tahun 2010
MINAPOLITAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.07/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tahun 2010
PEDOMAN REVITALISASI KAWASAN
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2006
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD TINGKAT PROVINSI
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006 Tahun 2006
KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2011 Tahun 2011
PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/PERMEN/M/2008 Tahun 2008
PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA
Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/PDN/KEP/6/2010 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK), PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BPSK, DAN SEKRETARIAT BPSK
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tahun 2008
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 Tahun 2007
PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2007 Tahun 2007
TATA LAKSANA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PERHITUNGAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA YANG DIBIAYAI APBN DAN APBD
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010
PANDUAN UMUM BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2009 Tahun 2009
JENIS IKAN DAN WILAYAH PENEBARAN KEMBALI SERTA PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDIDAYA
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 Tahun 2006
PELABUHAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/III/2008 Tahun 2008
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/X/2007 Tahun 2007
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (Bj.P) SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM – SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB BAJA TULANGAN BETON
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/8/2008 Tahun 2008
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (SNI 07-2053-2006)
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN HORTIKULTURA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KEHUTANAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2010
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2010
PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 165 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 166 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 180 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALAN PONDOK GEDE DARI PEREMPATAN TMII SAMPAI DENGAN RS HAJI JAKARTA YANG TERLETAK Dl KELURAHAN PINANG RANTI, KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA, KECAMATAN MAKASAR, KELURAHAN LUBANG BUAYA, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 181 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN JOGLO RAYA DARI JALAN POS PENGUMBEN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN KEMBANGAN RAYA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN TRACE JALAN RAYA BEKASI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2010
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG DAFTAR SUSUNAN KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D) SECARA WAJIB
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH POMPA AIR I DAN RUMAH POMPA AIR II
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE WADUK BINTARO
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI TRACE KALI CAKUNG LAMA (DARI JALAN BEKASI RAYA SAMPAI DENGAN CAKUNG DRAIN)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2010
PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010
PEDOMAN PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/SR.130/4/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/SR.130/11/2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/SR.130/5/2010 Tahun 2010
PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/SR.130/9/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/SR.130/11/2009 JUNCTO NOMOR 32/PERMENTAN/SR.130/4/2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/SR.130/9/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 37/PERMENTAN/SR.130/5/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/9/2010 Tahun 2010
PEDOMAN UMUM PEMULIHAN KESUBURAN LAHAN TAHUN ANGGARAN 2010
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2006
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN SAKIT IBU DAN ANAK BANDA ACEH
Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011; 7 Tahun 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010
PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010
PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010
PEMENUHAN KEBUTUHAN, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU, KEPALA SEKOLAH/MADRASAH, DAN PENGAWAS DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL DAN JASA PENUNJANG PENDIDIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2010
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2005
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK SD/SDLB
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2006
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2006
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2005
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2005
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PENDIDIKAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006
PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2006
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2005
PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2005
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2006
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2005
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2006
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2005
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2006
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2005
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2006
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2010
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2011
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2011
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006-2025
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2005
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006-2010
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2005
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2006
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2005
PAJAK HOTEL
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010
BANGUNAN GEDUNG
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2006
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2005
PAJAK RESTORAN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2006
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2006
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH “KAYUH BAIMBAI UTAMA” KOTA BANJARMASIN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 Tahun 2011
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO)
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006
RETRIBUSI IZIN USAHA PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010
PAJAK HOTEL
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2007
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tahun 2011
KLINIK
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 Tahun 2009
STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
IZIN PEMANFAATAN KAYU
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN SEKOLAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2010
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2010
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUANG
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN ABANG DAN NONE JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA PUSAT INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2010
PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN PENGADMINISTRASIAN STRUK SPPT PBB
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN USAHA JASA BIRO PERJALANAN WISATA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2010
SERVIS KENDARAAN DINAS
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA KELISTRIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2010
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010
PAJAK HIBURAN
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2010
PAJAK PENERANGAN JALAN
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010
PAJAK AIR TANAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006
PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2010
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN DAN KEPELABUHANAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN DINAS PENDIDIKAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATHIN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI KERAJINAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PENATAAN BATAS AREAL KERJA IZIN PEMANFAATAN HUTAN
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PH.01/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN ISTANA MAIMOON, MASJID AZIZI, RUMAH DINAS WALIKOTA MEDAN, RUMAH TJONG AFIE, STASIUN KERETA API BINJAI, KOMPLEKS MAKAM KESULTANAN LANGKAT, GEDUNG KERAPATAN SULTAN LANGKAT/MUSEUM DAERAH KABUPATEN LANGKAT, GEDUNG PUSAT AVROS/BKS PPS, DAN MASJID RAYA AL-MA'SHUN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.03/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN PASAR JOHAR, KAWASAN LAWEYAN, CANDI ASU, CANDI LUMBUNG, CANDI PENDEM, KERATON KASUNANAN, KOMPLEKS MASJID CIPTOMULYO, UMBUL PENGGING, KOMPLEKS PETIRTAAN CABEAN KUNTI, DAN SITUS MENGGUNG YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2009
PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PAJAK PENGHASILAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA KOORDINASI DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 178 Tahun 2009
PENERIMAAN DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PINDAH DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 180 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN INSPEKSI KALI SUNTER HULU DAN JALAN INSPEKSI DARI JALAN GANCENG SAMPAI DENGAN WADUK PONDOK RANGGON YANG TERLETAK DI KELURAHAN PONDOK RANGGON KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2009
PELAKSANAAN LANJUTAN SENSUS BARANG DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK ASET FASOS FASUM DAN ASET KERJASAMA TAHUN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi Darah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2009
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 186 Tahun 2009
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PROSEDUR PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 188 Tahun 2009
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.05/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN GEDUNG SEKOLAH RAJO (SMU 2), GEDUNG KANDEPDIKBUD, KOMPLEKS KANTOR POLRES AGAM, KOMPLEKS KANTOR KODIM AGAM, TUGU MANGGOPOH, GEDUNG SMP I, GEREJA KATHOLlK, RUMAH BEKAS KEPALA STASIUN KERETA API, GEREJA PROTESTAN, VILLA OEPANGOEPANG, HOTEL CENTRUM (POS DAN GIRO), ISTANA BUNG HATTA, JAM GADANG, RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA, WISMA ANGGREK, VILLA MERDEKA, MAKAM TUANKU SYEKH IMAM JIREK, BENTENG FORT DE KOCK, EKS BNI 46 BUKIT TINGGI, CEROBONG ASAP NO. 101 B, RUMAH GADANG ENGKU PALO (SUKU TANJUNG), RUMAH TINGGAL 01 JALAN DR. A. RIVAl NO. 38, PASAR LORONG SAUDAGAR, LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKIT TINGGI, MASJID RAYA RAO-RAO, MASJID SAADAH, KOMPLEKS MAKAM TUAN TITAH, MEDAN BAPANEH SITANGKAI, KUBUR NINIK JANGGUT HITAM, RUMAH ADAT TIANG PANJANG, MEDAN BAPANEH GUNUNG, KOMPLEKS MAKAM MAKHUDUM SUMANIK, BATU BATIKAM, PRASASTI RAMBATAN, MEGALIT SIMAWANG, PRASASTI UMBILIN, RUMAH TUA KAMPAI NAN PANJANG, PRASATI KUBURAJO, MASJID RAYA LIMA KAUM, MEDAN BAPANEH KOTO BARANJAK, BENTENG VAN DER CAPELLEN, PRASASTI SARUASO II, USTANO RAJO ALAM GUDANG PAGARUYUNG, KOMPLEKS PRASASTI ADITYAWARMAN, PRASASTI PONGGONGAN, MAKAM RAJO·IBADAT, MAKAM INDOMO SARUASO, PRASASTI SARUASO I, USTANO SARUASO, MEGALIT TALAGO GUNUNG, USTANO RAJO ADAT BUO, GEDUNG CONTROLLEUR BUO, BALAIRUNG SARI TABEK, MAKAM PANJANG TANTEJO GARHANO, PRASASTI PRIANGAN, SURAU LUBUK BAUK, KOMPLEKS MAKAM TUANKU PAMANSIANGAN, DAN MAKAM HAJI MISKIN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.06/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN PURl AGUNG KESIMAN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI BALI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN GEDUNG BANK BNI '46, GEDUNG SMP NEGERI 6, GEDUNG KANTOR POS BESAR, KELENTENG PONCOWINATAN (KRANGGAN), GEDUNG BANK INDONESIA, GEREJA SANTO ANTONIUS, GEDUNG SMU NEGERI 3, KOMPLEKS GEDUNG KEPATIHAN, GEDUNG MUSEUM SASMITALOKA, GEDUNG SMP NEGERI I, GEDUNG RUMAH SAKIT PANTI RAPIH, GEDUNG KONI, KRATON YOGYAKARTA, PURO PAKUALAMAN, NDALEM TEJOKUSUMAN, DAN GEDUNG KANTOR DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KOTA YOGYAKARTA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.09/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN KOMPLEKS KE'TE KESSU, LONDA, KUBURAN BATU DAN RUMAH ADAT LEMO, RANTE KARASSIK, TONGKONAN BUNTU PUNE, PEKUBURAN PALATOKKE, RANTE BUNTU MENGKEPE, RANTE ALLA PARINDING, BORI PARINDING, KOMPLEKS PERKAMPUNGAN TUA PALLAWA, RANTE PALLAWA, PEKUBURAN BATU LOKOMATA, PEMAKAMAN RAJA-RAJA SANG ALA, DAN TAMPANG ALLO YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.10/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN MAKAM NANI WARTABONE, MAKAM RAJA BLONGKOD, KANTOR PT. PELNI, DAN KANTOR POS KOTA GORONTALO YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2009
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.11/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN BENTENG NIEUW ZEELANDIA/BENTENG HARUKU, BENTENG HOORN/PELAUW, BENTENG KAPAHAHA, BENTENG HAARLEM/VAN DER CAPELLEN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2009
PELAKSANAAN PERBAIKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (MHT PLUS) DI KOTA ADMINISTRASI DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.12/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN BENTENG BARNEVELD YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 Tahun 2009
MASA TRANSISI PENGINTEGRASIAN EKS BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KE DALAM UNIT PELAKSANA MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH PANGKAL PINANG, WISMA TIMAH I, MUSEUM TIMAH, RUMAH RESIDEN, MENARA AIR MINUM, TAMAN SARI (WILHELMINA PARK), GEREJA GPIB MARANATHA PANGKAL PINANG, MASJID JAMIK, GEREJA KATHEDRAL SANTO YOSEPH, EKS KANTOR PUSAT PN. TIMAH, WISMA RANGGAM, PESANGGRAHAN MENUMBING, KLENTENG KONG FUK NIO, RUMAH MAYOR CHINA, DAN MASJID JAMI YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tahun 2010
PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 192 Tahun 2009
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2011
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.54/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN MENHIR BUKIT DOMO II, MENHIR RONAH II, MENHIR RONAH I, RUMAH ADAT PADANG (RANAH BINUANG), MUSEUM BANK INDONESIA PADANG, GUDANG PT PANTJA NIAGA (GEO WEHRY), EKS BEUTIKS HOTEL, BALAI KOTA PADANG, MASJID RAYA GANTING, RUMAH GADANG ENGKU LAREH PANINJAUAN, MASJID PINCURAN GADANG, BUNGKER JEPANG TALUK, MASJID KUBANG PUTIH, MASJID BANGKUDU, MENHIR BALAI ADAT GUGUK, MENHIR BALUBUS, BATU TALEMPONG, MENHIR BAWAH PARIT, MENHIR BALAI-BALAI BATU, MENHIR BUKIT DOMO III, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN H. ALWI MENUJU KANTOR BPN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN YANG TERLETAK DI KELURAHAN TANJUNG BARAT KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN MALPOLRES SERANG, KARESIDENAN BANTEN, KANTOR BUPATI DATI II SERANG, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE OPRIT JEMBATAN TELUK GONG YANG TERLETAK DI KELURAHAN PEJAGALAN KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN MANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN ASIA AFRIKA SAMPAI DENGAN JALAN TEUKU NYAK ARIF YANG TERLETAK DI KELURAHAN GELORA, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN KELURAHAN GROGOL SELATAN, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.08/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN RUMAH/MARKAS GERILYA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA (APRI) PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN DI KABUPATEN PACITAN, PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN LEBAK BULUS I YANG TERLETAK DI KELURAHAN CILANDAK BARAT DAN KELURAHAN LEBAK BULUS, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.56/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN LAPANGAN GOLF AHMAD YANI SURABAYA, PETIRTAAN SONGGORITI, STUPA SUMBERAWAN, PETIRTAAN WATUGEDE, KOMPLEKS MAKAM MAULANA MALIK IBRAHIM, KOMPLEKS MAKAM SUNAN GIRl, KOMPLEKS MAKAM SUNAN PRAPEN, KOMPLEKS MAKAM LERAN, MAKAM SUNAN DRAJAT, MAKAM SENDANG DUWUR, KOMPLEKS MAKAM SUNAN BONANG, PETIRTAAN PANATARAN, PETIRTAAN JOLOTUNDO, GAPURA JEDONG, BALAI SAHABAT, YANG BERLOKASI 01 WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2009
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN CIPETE RAYA YANG TERLETAK DI KELURAHAN CIPETE SELATAN KECAMATAN CILANDAK KOTA. ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN KOMPLEKS MAKAM BAYAT, MASJID DAN MAKAM MAJASEM, KELENTENG TAY KAK SIE, PG. GONDANG BARU, KOMPLEKS RSUD RAA. SOEWONDO PATI, MUSEUM KERETA API AMBARAWA, CANDl LAWANG, MASJID LOANO, GEREJA KYAI SADRAH, RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROYO, LAWANG SEWU, STASIUN TAWANG, KOMPLEKS STASIUN JEBRES, MASJID SUNAN GESENG, CANDl NGEMPON/CANDI MUNCUL, KOMPLEKS MAKAM ASTANA GEDHONG KENEP GLAGAHWANGI, MASJID LAYUR/MASJID MENARA, MASJID KAUMAN JATIREJO/MASJID SURUH, BENTENG VAN DER WIJCK, MONUMEN PERS NASIONAL, SMPN I PURBALINGGA, CANDl SARI, CANDl TENGGARAN/CANDl KLERO, PERAHU KUNO REMBANG, CANDl SOJIWAN, CANDl GUNUNG WUKIR, CANDl UMBUL/CANDI PANAS, KOMPLEKS FRANSISCAN XAVERIUS, SITUS PLANGGATAN, MASJID DARUSALAM, MASJID KAJORAN, PABRIK GULA TASIK MADU, BENTENG PENDEM, PENDOPO NOTOBRATAN KADILANGU, BENTENG VASTENBURG, CANDl SELOGRIYO YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN GEDUNG KARESIDENAN CIREBON, GEDUNG BALAIKOTA CIREBON, RUMAH DINAS BUPATI CIREBON, MENARA AIR PERUJAKAN, GEDUNG SMP NEGERI I CIREBON, GEDUNG SMP NEGERI 14 CIREBON, GEDUNG SD NEGERI I, II, III, VI KEBON BARU UTARA, KANTOR PT. POS INDONESIA CIREBON, PETILASAN PANGERAN DRAJAD, SITUS MAKAM SYEKH MAGHRIBI, SITUS KEJAWANAN, PETILASAN KALIJAGA, MASJID MERAH PANJUNAN, GEDUNG BANK MANDIRI CABANG CIREBON, GEDUNG PT. CIPTA NIAGA CIREBON, GEDUNG BANK INDONESIA CABANG CIREBON, GEDUNG PT. BRITISH AMERICAN TOBACCOS, GEDUNG BUNDER KEBUMEN, GEREJA KRISTEN PASUNDAN JEMAAT CIREBON, GEREJA SANTO YUSUF CIREBON, LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON, KOMPLEKS GEDUNG PAMITRAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI CIREBON, KELENTENG DEWI WELAS ASIH, KELENTENG TALANG, STASIUN KERETA API KEJAKSAN CIREBON, STASIUN KERETA API PERUJAKAN, KELENTENG PEMANCAR KESELAMATAN, SMP NEGERI 16 CIREBON, SITUS PEDATI GEDE, MAKAM PENGERAN SIPAT LURUNG, RUMAH DR. TOKI SYAMSUDIN, ISTANA CIPANAS, BENDUNGAN WALAHAR, GEDUNG BLENONG, RUMAH TINGGAL SONG BENG TJOEIJ, STASIUN KERETA API PURWAKARTA, GEDUNG KEMBAR I, GEDUNG KEMBAR II, GEDUNG EKS. ASISTEN RESIDEN INDRAMAYU, ASRAMA KODIM 0616 INDRAMAYU, GEDUNG KARESIDENAN YANG BERLOKASI 01 WlLAYAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010
PENETAPAN BENTENG UJUNG PANDANG/FORT ROTTERDAM, GEREJA IMMANUEL, MUSEUM KOTA MAKASSAR, KANTOR PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (RAAD VAN JUSTITIA), RUMAH SAKIT STELLA MARIS, DEWAN KESENIAN MAKASSAR (SOCIETEIT DE HARMONIE), GEREJA KATEDRAL, RUMAH JABATAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN (GOUVERNEUR WONING), KANTOR DINAS PARIWISATA (GEDUNG MULO), KLENTENG IBU AGUNG BAHARI (THIAN HO KONG), ASRAMA LOMPOBATTANG(TANGSI BELANDA), RUMAH SARANG SEMUT (MIEREN NEST), RUMAH TAHANAN MILlTER (GEDUNG PROVOST), KANTOR INSPEKSI DAN PENYIDIKAN PAJAK, RUMAH DINAS JABATAN WALIKOTA MAKASSAR, KANTOR POS UNIT DIVISI PAKET, KANTOR MAJELIS JEMAAT GPIB, KANTOR POLISI KOTA MAKASSAR, PILBOKS JEPANG BANTAENG, RUMAH ADAT BANTAENG, MASJID KUNO TOMPONG, GUA BATU EJAYA, GUA PANGNGANREANG TUDAE, KOMPLEKS MAKAM KAMBANGTIA, KOMPLEKS MAKAM MATTU DAENG PAHAKANG, KOMPLEKS MAKAM POSSI TANAH, KOMPLEKS MAKAM TANA TOWA, KOMPLEKS MAKAM TOBO DAENG MA'RAPPO, KOMPLEKS MAKAM DEA DAENG LlTA, MAKAM PARAKKASI DAENG MALOGA, KOMPLEKS MAKAM DATUK TIRO, LEANG PASSEA, KOMPLEKS MAKAM PETTA MATINROE RI TASI'NA, KOMPLEKS MAKAM PUANG LlONG, KOMPLEKS MAKAM CIDU DAENG MATARANG, KOMPLEKS MAKAM TONTENG DAENG MATARRANG, MAKAM SENGNGENG LAMPE UTTU, MENARA AIR PDAM, YANG BERLOKASI 01 WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 198 Tahun 2009
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI GURU BANTU TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 204 Tahun 2009
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 205 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 212 Tahun 2009
PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 214 Tahun 2009
PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 215 Tahun 2009
TUNJANGAN KINERJA DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2011
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN TRACE KALI PESANGGRAHAN LAMA YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEDOYA UTARA DAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2010
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010
IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2010
PENGALIHAN PENGELOLAAN DANA BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DARI DEWAN KELURAHAN KEPADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 86 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2010
PENGELOLAAN ARSIP STATIS
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PELAYANAN KAS
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PELAKSANA MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2010
PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2010
PENGELOLAAN ARSIP STATIS PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2010
PROSEDUR PELAYANAN KEARSIPAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2010
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG DI TINGKAT PANGKALAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE FLY OVER JALAN TUBAGUS ANGKE KELURAHAN ANGKE, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2010
RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009-2012
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2010
PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARA GURU AGAMA DAN GURU MADRASAH BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI SD, SMP, SMA/SMK, MI, MTs DAN MA TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 Tahun 2010
TEMPAT PARKIR UMUM DI LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA CARA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2010
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2011
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 120 Tahun 2010
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH (BAZIS) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2010
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2010
PEMBENTUKAN SEKSI DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 124 Tahun 2010
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 125 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN LAYANG DARI BLOK M SAMPAI DENGAN JALAN ANTASARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 130 Tahun 2010
ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TEMBUS PENGGILINGAN TOL CACING SEJAJAR TEGANGAN TINGGI KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SEPTIC TANK
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2010
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD/UKPD)
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 289 Tahun 2010
PENETAPAN ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH PERIODE 2010-2012
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 370 Tahun 2010
PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA ELEKTRONIK ANNOUNCEMENT (PENGUMUMAN LELANG SECARA ELEKTRONIK) DAN ELEKTRONIK REGULER TENDER (PELELANGAN UMUM DENGAN SARANA ELEKTRONIK) TAHUN ANGGARAN 2010
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1120 Tahun 2010
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TPAD) DALAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2011
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 Tahun 2006
REGISTRASI DAN IZIN KERJA RADIOGRAFER
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/MENKES/PER/V/2009 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 377/MENKES/PER/V/2009 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 426/MENKES/PER/VI/2006 Tahun 2006
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 Tahun 2009
PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 Tahun 2009
JEJARING LABORATORIUM DIAGNOSIS PENYAKIT INFEKSI NEW-EMERGING DAN RE-EMERGING
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/MENKES/PER/XII/2009 Tahun 2009
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1575/MENKES/PER/XI/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KESEHATAN
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2007
PENGELOLAAN KEARSIPAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2006
PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007
PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PEGAWAI EKS PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT CENGKARENG
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
MEKANISME PEMBERIAN UANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2007
PEDOMAN PEMBINAAN GURU YANG TELAH MENGIKUTI UJI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN GRIYA PIJAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN KARAOKE
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN DISKOTIK
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2007
PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2007
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALUR KERETA API DOUBLE-DOUBLE TRACK DAN FASILITASNYA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 163 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2007
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2007
PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2007
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2007
BUKU DATA DAN BUKU REGISTER RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA (RT-RW) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2007
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2007
KOMITE PROVINSI PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2007
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN SEJAJAR KALI CIDENG YANG TERLETAK DI KELURAHAN MENTENG ATAS, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2007
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE FLY OVER JALAN YOS SUDARSO YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUNTER JAYA KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011
DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2025
Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 4 Tahun 2011
RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2009 TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN MONITORING LAYANAN INTERNET KECAMATAN
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tahun 2007
PEDOMAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17, 5 Tahun 2011
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI DAERAH
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011
RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2014
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2011
RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2011
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA LINGKUP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2011
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS METANA BATUBARA
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011
PENGENDALIAN ZOONOSIS
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
PINJAMAN DAERAH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6188/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/MENKES/SK/I/2010 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010
INDUSTRI FARMASI
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/Per/VII/2009 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
PEDAGANG BESAR FARMASI
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tahun 2011
JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PENYEHATAN UDARA DALAM RUANG RUMAH
Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009
PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/OT.140/1/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2010
MODEL PEDOMAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 632/MENKES/SK/III/2011 Tahun 2011
HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK TAHUN 2011
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 633/MENKES/SK/III/2011 Tahun 2011
HARGA OBAT UNTUK PENGADAAN PEMERINTAH TAHUN 2011
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008
REKAM MEDIS
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011
PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011
PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011
PEDOMAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2011
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TUGAS BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM, PENGUNGSIAN DAN BANTUAN KEMANUSIAAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
STANDAR FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
STANDAR KOMPETENSI BIDANG TEKNIS KEHUTANAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2010 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2010 Tahun 2010
LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2010 Tahun 2010
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 Tahun 2010
ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2005
KOORDINASI PELAKSANAAN PENERTIBAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) YANG BEROPERASI DI JALUR HIJAU/TAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2007
PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2007
PENCABUTAN REKOMENDASI DAN PERIZINAN YANG PERNAH DIKELUARKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) YANG BERADA DI 6 (ENAM) LOKASI JALUR HIJAU/TAMAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tahun 2011
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA DEMONSTRATION ACTIVITIES REDD
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011
REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 Tahun 2011
USAHA PERIKANAN TANGKAP
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.140/7/2011 Tahun 2011
PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 Tahun 2008
PEDOMAN PEMBENTUKAN WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN WILAYAH SUNGAI
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.130/3/2011 Tahun 2011
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/SR.130/4/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 06/PERMENTAN/SR.130/2/2011 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 Tahun 2011
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2011
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tahun 2010
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 Tahun 2010
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 Tahun 2010
PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
HIGIENE SANITASI JASABOGA
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2006
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007
PEMAKAMAN
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2006
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007
PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011
TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2006
PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2006
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2006
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS FISKAL BIDANG PEKERJAAN UMUM UNTUK KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011
TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2011
TATA CARA PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2011
URAIAN JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2011
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2007
SERTIFIKASI PROFESI KEPARIWISATAAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2007
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2007
ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2007
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2007
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN, KURANG MAMPU DAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2007
PEDOMAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2007
PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2007
BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN PERMAINAN KETANGKASAN MANUAL/MEKANIK/ELEKTRONIK
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2007
PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM WADUK JELAMBAR SELUAS ± 7.571 M2 YANG TERLETAK DI KELURAHAN JELAMBAR BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTAMADYA JAKARTA BARAT
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 87 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KEOLAHRAGAAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PERTAMBANGAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2007
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE SITU/ PARKIR AIR KALI SUNTER HULU PONDOK RANGGON SELUAS ± 115.453 M2 YANG TERLETAK DI KELURAHAN PONDOK RANGGON, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PERTAMANAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2007
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 100 Tahun 2007
PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAN INSTANSI/PENUNJANG LAINNYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2007
PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA-BENDA BERHARGA SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2005
PENGUASAAN PERENCANAAN / PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALUR MASS RAPID TRANSIT (MRT) KORIDOR LEBAK BULUS – KAMPUNG BANDAN, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, KOTAMADYA JAKARTA BARAT DAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2007
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN P EMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011
PEMINDAHAN PUSAT PE MERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 478 Tahun 2006
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) TAMBAHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS PAGERUNGAN, DI BLOK KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP, PROVINSI JAWA TIMUR OLEH BP MIGAS-EMP KANGEAN LIMITED
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2011
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2005
PEDOMAN PENETAPAN KELURAHAN PERCONTOHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2011
TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004
KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0218 K/80/MEM/2011 Tahun 2011
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2011
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PENETAPAN PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2007
AKREDITASI SEKOLAH, MADRASAH, DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2008 TENTANG HUTAN DESA
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.41/MENHUT-II/2011 TENTANG STANDAR FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
RENCANA KERJA (RENJA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2012
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGATURAN KELESTARIAN HUTAN DAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN DI WILAYAH PERUM PERHUTANI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2011
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tahun 2011
PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1018/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011
STRATEGI ADAPTASI SEKTOR KESEHATAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMKESMAS
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PELAYANAN PENGOBATAN THALASSAEMIA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-08/MEN/III/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP- 48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VII/2007 Tahun 2007
TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2010
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) DHARMA JAYA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2011
PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2011
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR LEBAK BULUS - BUNDARAN HOTEL INDONESIA
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor POL.3 Tahun 2005
PEDOMAN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM MENGIKUTI PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2011
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2011
TUNJANGAN KINERJA DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2011
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI EKS BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN PULOGADUNG DALAM MASA TRANSISI
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2007
PERIZINAN PENYELENGGARAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) DAN SEJENISNYA YANG TELAH BEROPERASI SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2004
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 521/MENKES/SK/IV/2007 Tahun 2007
HARGA OBAT GENERIK
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENKES/SK/V/2005 Tahun 2005
PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2005
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010
USAHA JASA PERJALANAN WISATA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI KETEL UAP
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006
PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
PEDOMAN PEMANFAATAN HUTAN HAK
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2006 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN) TAHUN 2003 DAN 2004
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 042/MENKES/SK/I/2007 Tahun 2007
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEWASPADAAN DINI (SKD) DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PENYAKIT MALARIA
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 043/MENKES/SK/I/2007 Tahun 2007
PEDOMAN PELATIHAN MALARIA
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 Tahun 2007
PEDOMAN PENGOBATAN MALARIA
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 048/MENKES/SK/I/2006 Tahun 2006
PEDOMAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL PADA MASYARAKAT AKIBAT BENCANA DAN KONFLIK
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 Tahun 2007
PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG KESEHATAN
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 Tahun 2006
STANDAR PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2006 Tahun 2006
PEDOMAN PENGENDALIAN DEMAM TIFOID
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
STANDAR PROFESI BIDAN
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
STANDAR PROFESI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
STANDAR PROFESI TEKNISI ELEKTROMEDIS
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 372/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
STANDAR PROFESI SANITARIAN
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
STANDAR PROFESI GIZI
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1248/MENKES/PER/XII/2009 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN PELAYANAN SIKLOTRON DI RUMAH SAKIT
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1249/MENKES/PER/XII/2009 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PET-CT DI RUMAH SAKIT
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 Tahun 2008
PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007
PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12/MENKES/SK/I/2005 Tahun 2005
HARGA JUAL OBAT GENERIK
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 Tahun 2006
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 275/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
PEDOMAN SURVEILANS MALARIA
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/MENKES/SK/II/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 12/MENKES/SK/I/2005 TENTANG HARGA JUAL OBAT GENERIK
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
STANDAR PROFESI RADIOGRAFER
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 376/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
STANDAR PROFESI FISIOTERAPI
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007
STANDAR PROFESI PERAWAT GIGI
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/MENKES/SK/IV/2007 Tahun 2007
KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN DARAH
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 Tahun 2007
PEDOMAN MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI RUMAH SAKIT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011
PEDOMAN BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/MENKES/SK/XI/2005 Tahun 2005
ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN BAGI BANGSA INDONESIA
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2011 Tahun 2011
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1415/MENKES/SK/X/2005 Tahun 2005
KEBIJAKAN PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI KELUARGA
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1582/MENKES/SK/XI/2005 Tahun 2005
PEDOMAN PENGENDALIAN FILARIASIS (PENYAKIT KAKI GAJAH)
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005 Tahun 2005
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/MENKES/SK/XII/2005 Tahun 2005
PEDOMAN PENANGANAN BENCANA BIDANG KESEHATAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/8/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011
PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011
PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011
PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011
PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011
PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
PAJAK DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2006
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tahun 2011
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006
PENANGGULANGAN HIV/AIDS
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/XI/2011 Tahun 2011
JARINGAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tahun 2011
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011
PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008
PRAMUWISATA
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 494/MENKES/SK/VII/2006 Tahun 2006
PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN SATELIT UJI COBA PELAYANAN TERAPI RUMATAN METADON SERTA PEDOMAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.253/MEN/X/2011 Tahun 2011
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH DI KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 58/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI BANTENG (Bos javanicus) TAHUN 2010-2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011
PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011
WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011
WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011
WILAYAH ADMINISTRASI PULAU KAKABIA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2011
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011
PEDOMAN MITIGASI BENCANA GUNUNG API, GERAKAN TANAH, GEMPA BUMI, DAN TSUNAMI
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tahun 2011
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1949/MENKES/PER/IX/2011 Tahun 2011
PEDOMAN TEKNIS GELADI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011
IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 7/PER/M.KUKM/IX/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI SKALA BESAR
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7416/MENHUT-VII/IPSDH/2011 Tahun 2011
PENETAPAN PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN (REVISI I)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/PERMENTAN/OT.140/7/2011 Tahun 2011
PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/OT.140/7/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM RAS YANG BAIK
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
PEWILAYAHAN SUMBER BIBIT
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN APARATUR DAN NON APARATUR
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011
REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK KE DALAM DAN KELUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011
PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2011
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KONSERVASI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2011
UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2012
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2011
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2011 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PAJAK DAERAH DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS LAMA KE UNIT PELAKSANA TEKNIS BARU
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2010 TENTANG TEMPAT PARKIR UMUM DI LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2011
URAIAN JABATAN DINAS PELAYANAN PAJAK
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2011
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2011
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011
PEDOMAN PENYUSUNAN POLA PENJENJANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2011
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LIMBAH LINGKUNGAN DAN AIR TANAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2011
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Peraturan Bersama Menteri Diknas, Menteri Negara Pan Dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menkeu, Dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2011
PENGGUNAAN ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2011
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2011
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tahun 2010
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2011
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN KEBANTENAN (JALAN SEMPER TIMUR), KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2011
PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W) KOTAMADYA JAKARTA UTARA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 78 Tahun 2011
PANDUAN RANCANG KOTA KOMPLEKS THE SULTAN SEMANGGI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 151 Tahun 2010
BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2010
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2010
ELIMINASI MALARIA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2010
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2010
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2011
PELAKSANAAN ONLINE SYSTEM ATAS PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHAWAJIB PAJAK PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2011
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010
PAJAK PARKIR
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011
PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2011
PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN SISTEM MRT
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2011
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2011
BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2011
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2011
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 Tahun 2010
PROSEDUR PENETAPAN OPERATOR BUS TRANSJAKARTA BUSWAY
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 174 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PELEBARAN JALAN TEMBUS JALAN BOULEVARD-JALAN PEGANGSAAN DUA, YANG TERLETAK DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, JALAN TEMBUS JALAN KELAPA GADING TIMUR SAMPAI DENGAN TERMINAL PULO GADUNG, YANG TERLETAK 01 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/PERMENTAN/OT.140/10/2011 Tahun 2011
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2010
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 178 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE SITU/PARKIR AIR KALI SUNTER-HULU PONDOK RANGGON SELUAS ± 115.453 m2 YANG TERLETAK DIKELURAHAN PONDOK RANGGON, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 179 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN KALIBATA RAYA, YANG TERLETAK DI KELURAHAN RAWAJATI, KELURAHAN PENGADEGAN, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, KELURAHAN CILILITAN, KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 192 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 199 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM JOANG '45
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GRAHA WISATA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 218 Tahun 2010
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 219 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI PROFIL SALURAN JATI KRAMAT DARI JALAN RAYA TARUM BARAT SAMPAI DENGAN KALI BUARAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2010
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN (DARI JALAN JENDERAL AHMAD YANI/BY PASS SAMPAI DENGAN JALAN BEKASI RAYA), KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR-UTARA
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI BALI TAHUN 2005-2025
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009
PENANGGULANGAN RABIES
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 222 Tahun 2010
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BIAYA TOL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2010
PEDOMAN PENDATAAN TENAGA HONORER
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PERIVII/2008 Tahun 2008
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2008
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 Dan Nomor 20 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Dan Nomor 12 Tahun 2009
PEDOMAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS, BALAI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN RUMAH SAKIT DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2007
PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2007
PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Kehutanan Nomor PER-23/MEN/XI/2007 Dan P.52/MENHUT-II/2007 Tahun 2007
PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tahun 2007
PEDOMAN PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN DI PUSKESMAS
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007
PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI JAWA TIMUR
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2007
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN SANTE PAR AQUA (SPA)
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT BUKAN BERASAL DARI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON-B3) YANG BERNILAI EKONOMIS
Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Dan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/M-IND/PER/3/2008 Dan 03/PB/M.KUKM/III/2008 Tahun 2008
PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI HARGA KEDELE KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL TEMPE/TAHU
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1128 Tahun 2007
PEMBERIAN DUKUNGAN DANA OPERASIONAL DAN PENGAMANAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK INSTANSI VERTIKAL KEPADA KODAM JAYA, POLDA METRO JAYA, ARMABAR, KORPS I TNI AU, KEJAKSAAN TINGGI, PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI DPA-SKPD DINAS TRAMTIB DAN LINMAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1148 Tahun 2007
PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT TEKNIS PERSAMPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2007
PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KEBERSIHAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PEMAKAIAN FASILITAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PERUMAHAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PEKERJAAN UMUM
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2006
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2005
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 22 Tahun 2008
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2009
PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2009
PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2009
PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2009
PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2006
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG GARIS SEMPADAN (ROOILYN) DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2006
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 124 Tahun 2007
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2007
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 125 Tahun 2007
PEMBERIAN DANA PEMBINAAN BAGI LEMBAGA KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.66/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 7.330 (TUJUH RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.70/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 2.280 (DUA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.71/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 3.185 (TIGA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN BIAK NUMFOR, PROVINSI PAPUA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.91/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 375 (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 118/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 327,73 (TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH KOMA TUJUH PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
6 (ENAM) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/PERMENTAN/OT.140/11/2011 Tahun 2011
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG PERTANIAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.278/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 26.165 (DUA PULUH ENAM RIBU SERATUS ENAM PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.279/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 8.100 (DELAPAN RIBU SERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN PINRANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.280/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 19.660 (SEMBILAN BELAS RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.281/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 4.180 (EMPAT RIBU SERATUS DELAPAN PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2012
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2012
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.607/MENHUT-II/2010 Tahun 2010
PENETAPAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN SELUAS ± 7.563 (TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.407/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 7.270 (TUJUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, PROVINSI SULAWESI UTARA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.408/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 12.045 (DUA BELAS RIBU EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN, PROVINSI SULAWESI UTARA
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 486 Tahun 2007
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 520 Tahun 2007
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA ORGANISASI PEMERINTAH/NON PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 623 Tahun 2007
PEMBENTUKAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012
HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.406/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 7.950 (TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2306/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011
PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA INSTALASI ELEKTRIKAL RUMAH SAKIT
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008
TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2007
IZIN USAHA KEPARIWISATAAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.13 Tahun 2010
BATAS KAWASAN KEBISINGAN DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2011
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2011
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.405/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 2.380 (DUA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, PROVINSI SULAWESI UTARA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.450/MENHUT-II/2009 Tahun 2009
PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 4.700 (EMPAT RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR DI KABUPATEN MINAHASA, PROVINSI SULAWESI UTARA
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006
PESTA KESENIAN BALI
SEJARAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tahun 2009
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-III/2005 Tahun 2005
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 Tahun 2004
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999
PEMILIHAN UMUM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWAARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANGPEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN RAKYATSEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
PEMERINTAHAN DESA
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
^ scroll to top